Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kodrat Wibowo, komisioner KPPU. (Foto: Youtube)

Kodrat Wibowo, komisioner KPPU. (Foto: Youtube)

KPPU Tolak Usulan 1 Tarif Telekomunikasi

Rabu, 10 Juni 2020 | 19:45 WIB
Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menolak secara tegas wacana dan usulan mengenai penetapan satu harga, atau tarif layanan telekomunikasi di Indonesia. Tarif yang berbeda justru menunjukkan adanya persaingan dan iklim usaha yang sehat pada industri tersebut.

Komisioner KPPU Kodrat Wibowo menjelaskan, KPPU tidak akan pernah setuju dengan  wacana, atau  usulan tarif layanan telekomunikasi yang seragam (fixed price). Karena, hal tersebut justru akan  bertentangan dengan UU Nomor 5 tahun 1999 tentang Persaingan Usaha. Selain itu, fungsi pasar di industri telekomunikasi saat ini dinilai sudah berjalan dengan baik.

“Kalau ada pihak yang menginginkan harga fixed, mereka meniadakan semangat persaingan usaha yang sehat. Padahal, penciptaan persaingan usaha yang sehat sudah ada di dalam UU. Masa kita mau mundur seperti zaman Orde Baru yang semua dikontrol oleh negara. Indonesia bukan negara sosialis,” ujar Kodrat, dalam keterangannya, Rabu (10/6).

Pendapat Kodrat tersebut disampaikan untuk menanggapi usulan Ketua Bidang Infokom DPP KNPI Muhammad Ikhsan mengenai perlunya tarif yang seragam, atau satu harga untuk semua operator telekomunikasi. Ikhsan menyampaikan dalam webinar yang diselenggarakan Sobat Cyber pada Jumat (5/6) pekan lalu.

Selain menyayangkan pemikiran mundur yang malah muncul dari kalangan pemuda itu, Kodrat juga meningatkan, saat ini, layanan telekomunikasi bukan lagi sebagai barang publik yang sepenuhnya dikuasai oleh negara. Penetapan harganya sudah diserahkan pada mekanisme pasar.

Hal tersebut dibuktikan dengan sudah ada beberapa badan usaha yang menyelenggarakan layanan telekomunikasi dan memberikan tarif beragam. Semua pihak yang terlibat, atau peduli dengan industri telekomunikasi pun diharapkan dapat memahaminya, sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi.

Saat ini, produk yang masih dimonopoli dan penguasaannya sepenuhnya dikontrol oleh negara hanya harga bahan bakar minyak (BBM) melalui Pertamina dan listrik melalui PLN.

Terjangkau

Penetapan satu tarif untuk layanan telekomunikasi juga sudah tidak mungkin diwujudkan lagi. Pasalnya,  terdapat keberagaman dalam luas wilayah Indonesia yang dilayani dan infrastruktur yang tergelar antara satu operator telekomunikasi dan yang lain dengan biaya investasi dan operasi berbeda.

Kodrat berpendapat, dengan persaingan usaha yang sudah sehat, potensi masyarakat untuk mendapatkan tarif yang lebih murah dan terjangkau sesuai dengan kebutuhannya justru akan bisa dicapai.

Menurut dia, jika pun harus dilakukan, KPPU hanya akan mendukung penetapan formula tarif batas atas yang terjangkau bagi masyarakat. Tujuannya agar pelaku usaha menetapkan harga sesuai harga kewajaran yang tidak merugikan masyarakat.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), melalui Indra Maulana, kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, juga mengatakan, Kemenkominfo tidak dalam posisi untuk memihak ke salah satu pihak operator telekomunikasi.

 “Posisi pemerintah adalah melindungi kepentingan masyarakat dan kepentingan industri. Kita tak hanya mendengarkan pandangan dari masyarakat yang ingin tarif murah dan terbaik. Harga murah mana ada yang memiliki kualitas terbaik,” terang Indra.

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN