Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkominfo Johnny G Plate. (IST)

Menkominfo Johnny G Plate. (IST)

Menkominfo Kukuhkan 7 Anggota KIP 2022-2026

Jumat, 20 Mei 2022 | 20:24 WIB
Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate melantik dan mengukuhkan tujuh anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2022-2026 di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Jakarta, Jumat (20/5/2022).

Tujuh komisioner KIP 2022-2026 terdiri atas Arya Sandhiyudha, Donny Yoesgiantoro, Gede Narayana, Handoko Agung Saputro, Rospita Vici Paulyn, Samrotunnajah Ismail, dan Syawaludin.

Baca juga: 21 Calon Anggota Komisi Informasi Pusat 2021-2025 Masuk Tahap Uji Kelayakan dan Kepatutan  

Lima komisioner merupakan representasi unsur masyarakat, yaitu Arya Sandhiyudha, Donny Yoegiantoro, Handoko Agung Saputra, Rospita Vici Paulyn, dan Syawaludin. Sedangkan dua representasi unsur pemerintah terdiri atas Gede Narayana dan Samrotunnajah Ismail.

"Hari ini menjadi titik awal bagi Bapak dan Ibu, anggota Komisi Informasi Pusat yang baru saja dikukuhkan untuk memulai mewujudkan program-program kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," kata Johnny.

Menkominfo menjelaskan, pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47/P/Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KIP yang diterbitkan pada 9 Mei 2022.

"Maka, mengingat padatnya jadwal kerja, Bapak Presiden menugaskan saya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika untuk melaksanakan pengukuhan saudara-saudara sekalian," imbuhnya.

Menurut Johnny, seluruh pengelolaan badan publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan organisasi yang anggarannya diperoleh dari APBN. Karena itu, semuanya berkewajiban untuk menyampaikan informasi publik secara terbuka.

Menkominfo menyampaikan, pada era yang semakin digital, data dan informasi menjadi salah satu kunci bagi peningkatan kualitas demokrasi. Penyediaan informasi publik bagi masyarakat secara cepat dan akurat pun menjadi keniscayaan.

"Sebagai gambaran, skor Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2021 sebesar 71,37, termasuk kategori sedang," kata Johnny.

Baca juga: Keputusan Komisi Informasi Publik Merupakan Produk Hukum

Selanjutnya, indikator jaminan hukum atas akses informasi mendapatkan skor 79,15. Sementara itu, indikator terendah adalah anggaran pengelolaan informasi, yakni 61,7. Dengan kata lain, masih banyak upaya yang perlu ditingkatkan, baik dalam pengelolaan, substansi, maupun metode penyampaian informasi publik.

Untuk mendorong upaya tersebut, proses kolaborasi dan sinergi yang kuat diperlukan, selain harmonisasi dari semua komisioner KIP. Kemenkominfo pun akan mendukung langkah-langkah KIP untuk wujudkan gagasan pengelolaan informasi publik di era transformasi digital saat ini.

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN