Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Agus Sudibjo luncurkan buku Jagat Digital. Foto Investor Daily/Primus Dorimulu

Agus Sudibjo luncurkan buku Jagat Digital. Foto Investor Daily/Primus Dorimulu

Menkominfo Minta Verifikasi Medsos Gunakan Nomor Ponsel

Herman, Selasa, 17 September 2019 | 18:56 WIB

JAKARTA, investor.id - Di era media sosial (medsos) seperti sekarang, masyarakat bisa dengan mudahnya membagikan sebuah konten, atau informasi secara dalam jaringan (online). Sayangnya, tidak sedikit dari pengguna media sosial (medsos) yang membagikan konten hoaks dengan berlindung di akun palsu (fake). Hal ini membuat penegak hukum kesulitan menelusuri orang di balik penyebar hoaks tersebut.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) pun Rudiantara telah meminta platform media soaial (medsos) untuk mewajibkan penggunanya untuk menyertakan nomor ponselnya saat membuat akun. Hal ini penting untuk memudahkan penegak hukum menelusuri fenomena akun anonim yang menyebarkan hoaks kabar bohong (hoaks/fake) di medsos.

Hal itu penting dilakukan karena tengah berkembangnya fenomena penggunaan medsos secara serampangan (black social media), salah satunya untuk menyebarkan hoaks ke tengah masyarakat. Karena itu, Menkominfo juga telah berkirim surat di antaranya kepada Facebook agar pembuatan akun di platformnya menyertakan nomor ponsel.

“Kami minta agar medsos jangan masuk ke arah black social media. Mengapa? Kalau kita buka akun di Facebook, kita boleh pakai akun Gmail atau Yahoo. Padahal, bisa saja e-mail tersebut fake (palsu). Saya juga sudah dua kali kirim surat ke Facebook. Saya minta verifikasinya pakai nomor ponsel saja,” ujar Rudiantara, saat menghadiri peluncuran buku Jagat Digital – Pembebasan dan Penguasaan karya Agus Sudibyo, di Jakarta, Selasa (17/9).

Menurut dia, pendaftaran akun di medsos dengan menggunakan nomor ponsel sudah waktunya diberlakukan. Apalagi, di Indonesia, kartu prabayar nomor ponsel saat ini sudah diregistrasi ulang dan terkoneksi dengan sistem kependudukan di Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

“Ini penting untuk menghindari masuk ke daerah yang tidak bisa dikontrol,” tambah Menkominfo.

Masih terkait manajemen konten di medsos, Rudiantara menyampaikan, pemerintah juga telah menyiapkan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Salah satu pasalnya akan mengatur tentang sanksi administratif berupa denda untuk penyedia platformnya.

Denda akan diberikan kepada penyedia platform yang melakukan pembiaran terhadap konten-konten yang melanggar undang-undang (UU). Setelah revisi ditandatangani oleh Presiden Jokowi, nantinya, PP tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Kemenkominfo juga akan direvisi untuk mengatur besaran denda sanksi administratifnya.

“Di dalam revisi PP 82 itu, kita tuliskan dimungkinkannya untuk memberikan penalti kepada penyedia platform yang bandel. Sebab, di undang-undang yang sekarang itu hanya diberi peringatan sampai tiga kali, kemudian ditutup. Kalau harus ditutup, pasti akan ada penolakan dari masyarakat,” tambah Rudiantara.

Dalam pertemuan Christchurch Call for Action di Paris, Prancis pertengahan Mei 2019 lalu, di mana Indonesia diwakili oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Rudiantara juga menyampaikan, para penyedia platform telah diminta untuk mengaktifkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan pembelajaran mesin (machine learning) untuk menangkal konten-konten negatif di platformnya, termasuk di Indonesia.

“Ini sudah diminta dan kita akan pantau terus platform tersebut,” pungkas Rudiantara.

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA