Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Johnny G Plate

Johnny G Plate

Menkominfo: Penunjukan Dirut Baru TVRI Wewenang Dewas

(abdul_id)  Minggu, 19 Januari 2020 | 20:40 WIB

JAKARTA, investor.id - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menegaskan, kewenangan penunjukan direktur baru TVRI berada di Dewan Pengawas (Dewas) TVRI, dan bukan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, atau Menkominfo.

"Kewenangan itu ada di Dewan Pengawas," kata Johnny, menjawab pertanyaan wartawan seputar siapa yang akan menjadi pimpinan baru TVRI, saat ditemui di Jakarta, Sabtu (18/1).

Johnny juga sudah menjelaskan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tidak memiliki wewenang untuk mengangkat, atau memberhentikan Dewas dan direksi TVRI. Hal ini merujuk kepada UU 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan PP Nomor 13 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik TVRI.

Lembaga yang berwenang untuk mengatasi konflik di stasiun televisi publik nasional tersebut adalah Komisi I DPR RI. Dia pun menyatakan tidak cemas memikirkan siapa yang akan menjadi direktur utama baru di TVRI sebagai pengganti Helmy Yahya yang dipecat oleh Dewas TVRI.

Apalagi, Indonesia memiliki banyak orang yang bertalenta di bidang pertelevisian. Namun, dia tetap enggan menyebutkan nama orang yang menurutnya bisa menjadi pemimpin baru TVRI. "Kita menjaga kredibilitas dan kredensial para kandidat," ungkapnya.

Helmy Yahya telah dicopot secara permanen sebagai Direktur Utama TVRI oleh Dewas setelah polemik di lembaga tersebut yang mencuat ke publik sejak Desember lalu. Alasannya, antara lain masalah hak siar Liga Inggris, rebranding TVRI, dan pengangkatan pejabat TVRI yang dinilai melanggar norma dan tak bias diterima oleh Dewas TVRI. 

Helmy pun menempuh jalur hukum untuk kasus tersebut dan menunjuk Chandra Marta Hamzah sebagai kuasa hukumnya. Sementara itu, Dewas TVRI juga sudah menunjuk Supriyono sebagai Pelaksana Tugas Harian Direktur Utama TVRI sebagai pengganti sementara Helmy. Supriyono sebelumnya menjabat Direktur Teknik TVRI.

Menkominfo pun sangat berharap, konflik yang terjadi dan terus berlanjut antara Dewas dan direksi TVRI tidak mempengaruhi kinerja TVRI sebagai lembaga penyiaran publik nasional.

"Menyesalkan terjadi kisruh di TVRI yang berujung pemecatan. Kami sudah berusaha melakukan mediasi dan berharap bisa diselesaikan dengan baik secara internal dengan memperhatikan hal utama TVRI sebagai lembaga penyiaran publik," kata Johnny.

Dia mengaku sudah beberapa kali mengadakan pertemuan, baik terpisah maupun bersama dengan Dewas, direksi TVRI, maupun Komisi I DPR. "Tapi, akhirnya, mediasi tidak menghasilkan kesepakatan," kata Johnny.

Dipanggil DPR

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyari pun menyampaikan, Komisi I DPR akan memanggil Dewas dan jajaran direksi TVRI untuk meminta penjelasan terkait permasalahan di stasiun televisi milik negara tersebut.

"Kita akan panggil mereka semuanya, mudah-mudahan pekan depan," kata Abdul Kharis.

Dia menjelaskan, Komisi I DPR berharap agar kasus tersebut bisa diselesaikan dengan baik dan damai, sehingga tidak menimbulkan polemik. "Sepanjang memang tidak ada yang material dan hanya masalah komunikasi, saya berharap diselesaikan secara kekeluargaan," pungkas dia.

Sumber : ANTARA

BAGIKAN