Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkominfo Johnny G Plate. (IST)

Menkominfo Johnny G Plate. (IST)

Menkominfo Tunda Pembayaran PNBP Telko

Jumat, 8 Mei 2020 | 09:00 WIB
Emanuel Kure (emanuel.kure@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G Plate akhirnya mengeluarkan kebijakan penundaan pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk industri telekomunikasi sebagai respons terhadap dampak buruk dari pandemi virus corona (Covid-19) di Tanah Air.

PNBP yang ditunda pembayarannya terdiri atas pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi (BHP Telko), Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation/USO), kontribusi penyelenggaraan Layanan Pos Umum (LPU), dan pembayaran Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).    

"Pembayaran BHP Telko dan KPU/USO khusus untuk tahun buku 2019 yang semula jatuh tempo pada 30 April 2020 ditunda pembayarannya menjadi tanggal 30 Juni 2020,” ujar Plt Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Ferdinandus Setu, dalam keterangannya, Kamis (7/5).

Sementara itu, pembayaran kontribusi penyelenggaraan LPU khusus untuk tahun buku 2019 yang semula jatuh tempo pada 31 Mei 2020 ditunda pembayarannya menjadi tanggal 31 Juli 2020.

Terakhir, pembayaran IPP yang semula jatuh tempo antara 30 April sampai dengan 30 Juni 2020 ditetapkan menjadi tanggal 30 Juni 2020. Bagi lembaga penyiaran yang telah terlanjur menerima surat perintah pembayaran (SPP), pelaksanaan kewajibannya mengikuti ketentuan jatuh tempo sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang terbaru.

Semua pemberian insentif tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi LPU, BHP Telko, Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal, dan Biaya Izin Penyelengaraan Penyiaran.

“Permen Kominfo 3/2020 yang berlaku sejak tanggal 30 April 2020 ditetapkan pada tanggal 30 April 2020 dan diundangkan pada tanggal 6 Mei 2020,” tambah Nando, panggilan akrab Ferdinandus Setu.

Dia menjelaskan, situasi penyebaran Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional dan menimbulkan dampak aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia, termasuk pada sektor telekomunikasi, pos, dan penyiaran.

Karena itu, Menkominfo menerbitkan kebijakan insentif pengaturan jatuh tempo pembayaran PNBP tersebut, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan Ultra Mikro (UMi). Insentif diberikan dengan tujuan menjaga keberlangsungan hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja.

“Insentif kebijakan itu juga didukung oleh Menteri Keuangan sesuai dengan surat Nomor S-332/MK.02/2020, tanggal 29 April 2020 perihal Penyampaian Jawaban atas Permohonan Penundaan Waktu Pembayaran PNBP,” ungkapnya.

Desakan Apjatel

Sebelumnya, pada akhir April lalu, Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Indonesia (Apjatel) telah mendesak Menkominfo Johnny G Plate segera mengeluarkan permen yang mengatur tentang kebijakan penundaan PNBP industri telekomunikasi di Tanah Air.

“Karena jatuh tempo PNBP adalah tanggal 30 April 2020, para penyelenggara telekomunikasi masih menunggu keputusan tersebut. Karena, jika melewati tanggal jatuh tempo akan dikenakan denda, atau bunga sebesar 2% per bulan dari total tagihan PNBP,” ujar Ketua Umum Apjatel Muhammad Arif, dalam pernyataannya, pekan lalu.

Desakan kepada Menkominfo untuk menerbitkan permen tersebut disampaikan, setelah pada tanggal 29 April 2020, melalui surat No S-332/MK.02/2020, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjawab surat dari Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) mengenai penundaan untuk jatuh tempo pembayaran PNBP industri telekomunikasi.

Namun, setelah keluarnya surat tersebut, Menkeu juga mendorong ATSI dapat melakukan koordinasi dengan Kemenkominfo guna menindaklanjuti permohonan dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Arif berpendapat, Kemenkeu sudah merespons baik permintaan pelaku industri telekomunikasi. Kebijakan tersebut pun harus didukung oleh pimpinan instansi pengelola PNBP, yakni  Kemenkominfo.

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN