Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi video streaming. (Foto; beonair.com)

Ilustrasi video streaming. (Foto; beonair.com)

Pakar: OTT Perlu Diatur UU Penyiaran

Kamis, 1 Oktober 2020 | 20:09 WIB
Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

JAKARTA, Investor.id - Pakar kebijakan dan legislasi teknologi informasi Danrivanto Budhijanto memperingatkan adanya penjajahan model baru, yaitu kolonialisme digital. Ini akibat ulah pemain over the top (OTT) yang memanfaatkan celah hukum. 

Oleh karena itu, dia menerangkan, negara harus benar-benar hadir dalam rangka melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Caranya dengan mengatur OTT melalui UU Penyiaran. "Saya berharap bentuk ekonomi digital yang sudah terbentuk sejak lima tahun lalu dan kita rasakan sekarang manfaatnya ini, jangan sampai diambil oleh global tech dunia. Karena mereka tahu, di Indonesia kita belum memiliki convergence norms terhadap penyiaran berbasis teknologi internet," kata Danrivanto.

Pernyataan itu disampaikan Danrivanto saat hadir sebagai saksi ahli dari pemohon, yaitu RCTI dan iNews dalam persidangan virtual uji materi (judicial review/JR) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) di Mahkamah Konstitusi, Kamis (1/10/2020). 

Dia mencontohkan, layanan streaming Netflix, saat ini sudah melakukan pembayaran melalui digital currency. Di sinilah, tanpa disadari  telah terjadi manipulasi digital. Tanpa disadari pula, setiap transaksi yang dilakukan di Indonesia, pada kenyataanya aktivitas tersebut diproses di negara lain. Mereka mengeksploitasi data masyarakat Indonesia. "Kemudian data itu dijadikan sebagai nilai di perusahaan mereka, sehingga nilai investasinya begitu banyak dan sangat menarik investor," kata dia.

Amerika Serikat (AS), kata Danrivanto, bisa menjadi contoh ketegasan dalam menindak perusahaan-perusahaan nakal. Sebab, aturan di negara tersebut menyebutkan ketika terjadi persoalan hukum, korporasinya harus bisa diseret ke pengadilan. 

"Contohnya, Tik Tok itu bukan hanya perusahaan konten, tetapi AS mengatakan kamu adalah platform asing. Kamu kalau mau masuk ke AS, pemegang saham, pengendalinya, harus berbadan hukum Amerika," kata Danrivanto. 

Dalam kasus ini, dia menyatakan, secara jelas ditunjukkan adanya kedaulatan virtual. Hal itu juga ditunjukkan Singapura. Begitu tahu potensi dari kedaulatan virtual, negara tersebut buru-buru membuat aturannya. Selanjutnya, Tiongkok dan India juga melakukan proteksi luar biasa terhadap aplikasi masing-masing. Artinya, pada pendekatan ini, negara-negara tersebut mengetahui masa depan mereka ada di ekonomi digital.

Pengajuan uji materi UU Penyiaran, menurut dia, merupakan langkah untuk mendapatkan artikulasi konstitusional yang dapat menjadi norma konvergensi (convergence norm). “Karena itulah saya meyakini hari ini merupakan sejarah terbaik buat bangsa bahwa kita tidak mau dijajah secara digital. Kita tidak mau ada kolonialisme baru, sedangkan negara lain membuat kita tidak bisa masuk ke sana,” kata Danrivanto.

Seperti diketahui, permohonan uji materi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan RCTI dan iNews tersebut bertujuan untuk menciptakan landasan hukum bagi tayangan video berbasis Internet, tanpa terkecuali baik lokal maupun asing. 

Jika uji materi dikabulkan, diharapkan kualitas isi siaran video berbasis internet dapat dihindarkan dari pornografi, kekerasan serta kebohongan, kebencian, termasuk fitnah (hoax) dan sejenisnya yang tidak sesuai dengan kultur bangsa Indonesia dan bahkan berbahaya bagi kesatuan NKRI.

Editor : Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN