Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Netflix merupakan salah satu OTT yang beroperasi di Indonesia. Foto: finance.yahoo.com

Netflix merupakan salah satu OTT yang beroperasi di Indonesia. Foto: finance.yahoo.com

Pemerintah Atur Kewajiban Platform OTT

Abdul Muslim, Selasa, 30 Juni 2020 | 21:03 WIB

JAKARTA, investor.id – Pemerintah telah mengatur bisnis layanan konten melalui jaringan internet (over the top/OTT), baik lokal maupun internasional. Mereka punya kedudukan yang sama, harus mendaftar di Kemenkominfo, membayar pajak, dan menyuguhkan konten yang bertanggung jawab. 

Pemerintah mengatur ekosistem digital di Tanah Air, termasuk OTT. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kesetaraan perlakuan (equal playing field). Selain itu, pengaturan bertujuan agar layanan OTT dapat berjalan seiring dengan penyedia layanan eksisting tanpa saling mematikan.   

Hal tersebut dikupas dalam webinar yang digelar oleh Sahabat Cyber Indonesia dengan tajuk Melihat Potensi OTT di Indonesia, baru-baru ini. Narasumber yang hadir Plt Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI Anthonius Malau dan Enzelin Sariah, perwakilan dari Direktorat e-Commerce Kementerian Perdagangan RI.

Anthonius mengatakan, dengan adanya pengaturan mengenai OTT, harapannya dapat mendorong kemajuan digital ekonomi Indonesia secara seimbang. Bangsa Indonesia pun bisa mendapatkan manfaat dari kehadiran OTT, baik yang lokal maupun multinasional.

“Salah satu tugas dan tanggung jawab pemerintah adalah melindungi industri dalam negeri dan masyarakat, sehingga nantinya OTT dapat diterima dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia,”terang Anthonius.

Menurut dia, Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) menjadi salah satu perangkat regulasi yang menjadi rujukan pengaturan OTT di Indonesia. Dalam regulasi ini, OTT dimasukkan dalam katagori Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).

Salah satu ketentuan dalam regulasi tersebut adalah kewajiban para penyedia platform digital untuk mendaftar di Kemenkominfo. Direktorat Pengendalian Kemenkominfo pun memastikan seluruh PSTE agar membayar pajak hingga menegakkan perlindungan konsumen.

“Tujuannya agar layanan penyelenggara sistem elektronik, atau OTT sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ini termasuk bagi OTT video streaming memenuhi kaidah dan norma yang berlaku di masyarakat Indonesia,” tutur  Anthonius.

Karena itu, ketika ada platform digital yang menayangkan berita bohong (hoaks), ujaran kebencian, dan konten negatif yang tak sesuai norma masyarakat, Kemenkominfo akan langsung memblokir (take down) konten video streaming tersebut.

Jika masih menmukan konten negatif di OTT, misalnya Netflix, masyarakat pun diminta untuk melaporkannya kepada Kemenkominfo melalui aduankonten.id dan nomor aduan Whatsapp 08119224545.

“Jika laporan tersebut terbukti, Kemenkominfo akan melakukan take down konten tersebut,”terangnya.

e-Commerce

Sementara itu Enzelin Sariah menyampaikan bahwa untuk menciptakan consumer trust, consumer confidence, serta equal playing field, Kemendag telah mengeluarkan PP No 80 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 50 Tahun 2020.

Dua PP tersebut merupakan turunan dari UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Perpajakan. PP No 80 Tahun 2019  mewajibkan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) mendukung program pemerintah dalam penggunaan produk dalam negeri.

PMSE juga wajib meningkatkan daya saing produk dalam negeri agar dapat bertahan menghadapi maraknya barang luar negeri yang beredar di platform digital Indonesia.

“Kami berharap, dengan regulasi tersebut, teman-teman pelaku usaha e-commerce lokal dan masyarakat mendapatkan perlindungan,” jelas Enzelin Sariah.

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN