Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkominfo Johnny G Plate (berjaket putih) bersama Komisi I DPR menggelar Raker tentang RUU PDP di Gedung DPR, Jakarta, dan disiarkan secara virtual, Selasa (1/9). (IST)

Menkominfo Johnny G Plate (berjaket putih) bersama Komisi I DPR menggelar Raker tentang RUU PDP di Gedung DPR, Jakarta, dan disiarkan secara virtual, Selasa (1/9). (IST)

Pemerintah dan DPR Mulai Bahas RUU Data Pribadi

Selasa, 1 September 2020 | 18:56 WIB
Emanuel Kure (emanuel.kure@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Pemerintah mengapresiasi dan menerima pandangan fraksi-fraksi dalam Komisi I DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). Selanjutnya, pembahasan bersama akan dilakukan dan ditargetkan bisa diselesaikan pada November 2020.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dalam Rapat Kerja (Raker) Pembicaraan Tingkat I Komisi I DPR RI mengenai RUU PDP di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, dan disiarkan secara virtual, Selasa (1/9).

“Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan persetujuan fraksi-fraksi Komisi I DPR RI untuk membahas RUU Pelindungan Data Pribadi bersama pemerintah dengan berbagai catatan. Catatan-catatan tersebut akan menjadi bahan bagi kita bersama dalam pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi ini,” tutur Menkominfo.

Johnny menegaskan kebutuhan pengesahan atas RUU PDP sebagai legislasi primer agar bisa mendukung pemrosesan data antarnegara, baik di tingkat global maupun di lingkungan regional Asean. Selain itu, kehadiran UU tersebut sebagai wujud kehadiran negara dalam menjamin rasa aman publik dalam penggunaan beragam platform aplikasi internet.

“Kebijakan negara-negara sahabat mensyaratkan agar memiliki pelindungan terhadap data pribadi yang setara (adequate level of protection) untuk pemrosesan data pribadi antarnegara. Ini juga memberikan jaminan rasa aman kepada publik dalam penggunaan internet, termasuk salah satunya aplikasi Peduli Lindungi yang merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19,” jelasnya.

Menkominfo menyatakan, RUU PDP juga memiliki arti penting dalam menjamin kepentingan nasional. “Jadi, tidak terbatas pada kedaulatan negara dan pelindungan terhadap data pribadi milik warga negara Indonesia,” tegas dia.

Apalagi, menurut Johnny, saat ini, insiden peretasan dan serangan siber yang semakin masif serta penggunaan data pribadi masyarakat Indonesia dengan tanpa izin yang juga semakin marak terjadi di Tanah Air.

“Itu semua makin memperkuat kebutuhan pelindungan data pribadi. Pemerintah berharap dapat bersama-sama DPR RI untuk segera tancap gas menyelesaikan RUU Pelindungan Data Pribadi dan mendapatkan persetujuan bersama antara pemerintah dengan DPR RI,” ungkapnya.

Dalam raker itu, Menkominfo didampingi oleh Direktur Jenderal Peraturan dan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekatjahjana dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh.

Selain itu, hadir Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Rosarita Niken Widiastuti, Dirjen SDPPI Kemenkominfo Ismail, Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel A Pangerapan, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Widodo Muktiyo, Inspektur Jenderal Kemenkominfo Doddy Setiadji, Dirut Bakti Kemenkominfo Anang Latif,m dan Staf Ahli Menkominfo Henri Subiakto.

Target Penyelesaian

Raker yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari itu membahas pandangan fraksi terhadap RUU PDP dan jawaban pemerintah terhadap pandangan fraksi.

Selanjutnya, rapat membahas penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada pemerintah serta pembahasan jadwal dan mekanisme rapat. Pada akhir rapat, Panitia Kerja dibentuk yang akan membahas secara maraton RUU PDP.

“Sesuai dengan pandangan fraksi akan dilanjutkan dengan pembahasan bersama pemerintah. Dalam agenda yang kami susun, Komisi I DPR RI menargetkan RUU PDP dapat selesai pada minggu kedua November 2020,” ujar Abdul Kharis.

RUU PDP telah disampaikan Presiden Jokowi kepada Ketua DPR RI melalui Surat Presiden Nomor R-05/Pres/01/2020 tanggal 24 Januari 2020. Selanjutnya, Presiden menugaskan Menkominfo, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk bersama maupun sendiri mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tersebut di DPR-RI.

Pada 25 Februari 2020, Komisi I DPR RI bersama pemerintah telah menggelar raker yang beragendakan penjelasan pemerintah tentang RUU Perlindungan Data Pribadi sebagai langkah awal penetapan RUU PDP.

 

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN