Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pengamat telekomunikasi Heru Sutadi. Foto: itoday.co.id

Pengamat telekomunikasi Heru Sutadi. Foto: itoday.co.id

Pemerintah Didesak Terbitkan Aturan Merger Industri Telko

Abdul Muslim, Sabtu, 1 Juni 2019 | 10:32 WIB

JAKARTA – Pemerintah didesak segera merevisi peraturan pemerintah (PP) dan menerbitkan peraturan menteri (permen) tentang konsolidasi, merger, dan akuisisi industri telekomunikasi (telko). Payung hukum tersebut sangat diperlukan agar operator telko di Indonesia tidak ragu melakukan konsolidasi, merger, dan akuisisi. Dengan demikian, industri telko di Tanah Air semakin sehat dan tumbuh berkelanjutan.

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) pernah menyebutkan, saat ini ada sekitar 10 operator telko di Indonesia. Sebanyak enam merupakan pemain seluler, yaitu Telkomsel, XL Axiata, Indosat Ooredoo, Smartfren, Hutchison 3 Indonesia, dan Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (Net1).

Sedangkan empat lainnya adalah pemain broadband wireless access (BWA), yakni Telkom, IM2, First Media, dan Berca. Jumlah enam operator seluler saja saat ini dinilai sudah terlalu banyak, sehingga berakibat pada turunnya performa keuangan dalam beberapa tahun terakhir akibat persaingan usaha yang sudah tidak sehat.

Logo BRTI. sumber: majalahict.com
Logo BRTI. sumber: majalahict.com

 

Sebagian besar pemain telko saat ini merugi dan jumlah pelanggan seluler sudah stagnan. Idealnya, hanya terdapat 3-5 operator di Indonesia. Dengan demikian, performa industri telko dan kualitas layanan akan tetap terjaga baik serta bisnisnya dapat bertahan secara berkelanjutan (sustainability).

Mantan komisioner BRTI dan Direktur Eksecutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi berpendapat, pemerintah perlu segera merevisi sejumlah PP dan menerbitkan peraturan detail dalam bentuk permen untuk menunjang aksi konsolidasi, merger, dan akuisisi antaroperator telko di Tanah Air. Aturan yang lebih rinci dan pasti sangat diperlukan agar operator tidak ragu melakukan aksi korporasi yang diwacanakan sejak tahun 2014-an itu.

“Pemerintah perlu segera merevisi PP dan terbitkan kebijakan menyeluruh soal konsolidasi, merger, dan akuisisi yang bisa dipakai semua penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk penyelenggara jasa internet yang juga sudah over penyedianya. Ada PP 51, 52, dan 53 Tahun 2000 tentang Telekomunikasi, termasuk frekuensi di PP 53, yang perlu direvisi,” ujar Heru kepada Investor Daily di Jakarta, Rabu (29/5).  

Baca selengkapnya di https://subscribe.investor.id/

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN