Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Cek IMEI ponsel di laman Kemenperin

Cek IMEI ponsel di laman Kemenperin

Pemerintah Disarankan Terbitkan PP IMEI

Abdul Muslim, Jumat, 11 Oktober 2019 | 07:00 WIB

JAKARTA, investor.id - Pemerintah disarankan lebih baik menerbitkan peraturan pemerintah (PP) daripada peraturan menteri (permen) untuk meregulasi pemblokiran nomor identifikasi perangkat bergerak (International Mobile Equipment Identity/IMEI) pada handphone (HP) ilegal. PP dinilai akan lebih kuat dan mengikat semua kementerian terkait daripada permen yang hanya mengikat kementerian tertentu.

Seperti diberitakan, pemerintah tengah mematangkan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Pembatasan Akses Layanan Telekomunikasi Bergerak Selular pada Alat dan, atau Perangkat Telekomunikasi untuk menangkal perangkat HP ilegal, atau tak memiliki IMEI yang masuk ke Tanah Air.

Tiga kementerian, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) direncanakan menerbitkan permen terkait hal tersebut sendiri-sendiri.

“Pemerintah memang seharusnya dapat membuat peraturan pemerintah dan bukan peraturan menteri seperti yang sedang akan diterbitkan bersama oleh tiga kementerian, yakni Kemenkominfo, Kemenperin, dan Kemendag,” ujar Ketua Bidang Infrastruktur Broadband Nasional Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Nonot Harsono di Jakarta, Kamis (10/10).

Nonot khawatir, tujuan pemberantasan HP ilegal di Indonesia bisa gagal jika tidak ada PP sebagai aturan payung yang akan memaksa Kemendag untuk menetapkan dan mengekusi bahwa sebuah HP ilegal karena tidak memiliki nomor IMEI yang legal. Apalagi, jika kemudian aturan pemblokiran IMEI juga diatur dalam permen menteri komunikasi dan informatika (menkominfo).

Sebab, Kemenkominfo juga tidak memiliki landasan hukum untuk memerintahkan operator memblokir IMEI pada sebuah HP ilegal. “Dari mana Kemenkominfo tahu IMEI HP legal, atau ilegal. Dengan adanya peraturan pemerintah akan membuat Kemenkominfo memiliki lndasan hukum yang kuat untuk meminta operator melakukan blokir IMEI,” tambahnya.

Secara teknis, lanjut dia, setiap tiga kementerian tersebut bisa saja membuat permen sendiri untuk menekan peredaran HP ilegal di Tanah Air seperti sekarang direncanakan. Namun, Nonot juga mengingatkan bahwa permen idealnya merupakan sebuah aturan pelaksana teknis dari sebuah PP.

Blokir HP

Mantan Komisioner BRTI tersebut juga mengkritisi pernyataan salah satu anggota BRTI yang mewacanakan untuk meminta kepada operator telekomunikasi mematikan layanan telekomunikasi di perangkat HP yang terindikasi menggunakan IMEI ilegal.

Menurut Nonot, jika regulator tetap memaksakan untuk menjalankan pemblokiran layanan kepada pelanggan yang menggunakan HP ilegal, kepentingan konsumen akan terganggu. Sebab, masyarakat terkadang tidak tahu telah membeli HP secara legal, atau ilegal karena semakin sulit dibedakan di pasaran.

Jika regulator bersikukuh memaksakan pemblokiran layanan telekomunikasi, Nonot mengatakan bahwa regulator telekomunikasi sudah melampaui kewenangannya. Pemaksaan pemblokiran layanan juga membuktikan ketidakberdayaan Kemendag dalam memberantas HP ilegal.

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA