Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sosialisasi Aturan IMEI di Batam. (Foto: Kemenkominfo)

Sosialisasi Aturan IMEI di Batam. (Foto: Kemenkominfo)

Pemerintah Sosialisasi Aturan IMEI di Batam

Emanuel Kure, Kamis, 5 Desember 2019 | 11:00 WIB

JAKARTA, investor.id - Pemerintah menyosialisasikan Peraturan Menteri Kominfo (Permenkominfo) No 11 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alat dan, atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) di Batam, Kepulauan Riau.

Batam dipilih karena merupakan kota pelabuhan dan salah satu pintu masuk barang dari luar negeri, termasuk telepon seluler (ponsel) yang memerlukan nomor identifikasi perangkat bergerak internasional (IMEI). Sosialisasi perlu dilakukan juga sebagai persiapan sebelum permenkominfo tersebut efektif mulai diterapkan pada April 2020.

Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Mochamad Hadiyana mengatakan, produk ilegal, termasuk ponsel, saat ini sudah menjadi perhatian khusus berbagai negara di dunia. Karena, jumlahnya yang terus meningkat dan sangat merugikan pemerintah tidak membayar pajak, produsen, hingga pengguna.

Bahkan, di Indonesia, keadaan ini sudah menyebabkan hilangnya potensi pendapatan pajak dan juga lapangan kerja yang bisa tercipta. Dari sisi konsumen, produk ilegal yang dibuat menggunakan onderdil (part) di bawah standar, sehingga berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan.

“Kualitasnya (barang ilegal) juga tidak baik, konsumen akan kesulitan akses ke jaringan telekomunikasi, atau dikenal dengan block call. Dari sisi operator, menurunkan kualitas pelayanan (quality of service). Produsen pun kehilangan hak akibat beredarnya perangkat ilegal. Hak memperoleh persaingan sehat juga menjadi hilang,” kata Hadiyana, dalam keterangannya, Rabu (4/12).

Sosialisasi digelar di Harbour Bay, Batam, Selasa (3/12). Sosialisasi Hukum Bidang Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) itu didukung oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Sementara itu, peserta sosialisasi berasal dari pelaku industri telekomunikasi mulai dari pemegang merek, vendor alat dan perangkat telekomunikasi seperti Samsung dan Huawei, distributor, operator telekomunikasi, Radio Republik Indonesia, serta Dinas Komunikasi dan Informasi dan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Kehutanan Kota Batam.

Menurut dia, penerapan regulasi IMEI mulai April mendatang merupakan salah satu bentuk upaya negara untuk memerangi beredarnya perangkat telekomunikasi ilegal di Tanah Air. Selama ini, upaya konvensional sebenarnya telah dilakukan pemerintah berupa pencegahan di post border oleh Bea dan Cukai.

“Negara sudah melakukan upaya memerangi perangkat telekomunikasi ilegal. Selain upaya konvensional pencegahan di border, negara di dunia saat ini juga menggunakan teknologi untuk mengurangi peredaran ponsel ilegal dengan cara menjaring telepon menggunakan layanan telekomunikasi dengan menjaring identifikasi IMEI,” jelasnya.

Hadiyana melanjutkan, regulasi IMEI untuk pengendalian perangkat telekomunikasi sebenarnya bukanlah hal baru pada industri telekomunikasi. Pasalnya, sudah banyak negara yang mengaplikasikan regulasi serupa, di antaranya Turki (2006), Mesir (2010), Amerika Serikat (2012), Kenya (2012), Malaysia (2014), dan Pakistan (2018).

Tindakan tersebut dilakukan karena berbagai alasan. Beberapa di antaranya mulai dari upaya untuk mencegah/mengurangi perdagangan ponsel curian, mencegah hilangnya potensi pajak, mengurangi kehilangan pendapatan akibat penjualan ponsel ilegal, dan juga untuk mencegah kompetisi yang tidak sehat.

“Dengan sosialisasi ini, masyarakat umum, termasuk industri manufaktur, pemegang merk, hingga operator seluler, diharapkan paham tujuan dan maksud pengendalian ponsel dengan identifikasi IMEI,” tegasnya.

Tentang IMEI

Regulasi terkait pengendalian perangkat telekomunikasi handphone, komputer genggam, dan komputer tablet (HKT) bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam memperoleh perangkat telekomunikasi berkualitas, melindungi operator seluler dari tersambungnya perangkat telekomunikasi tidak berkualitas yang dapat mengurangi kualitas pelayanan, serta mengurangi tingkat kejahatan pencurian perangkat telekomunikasi.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Jenderal SDPPI Kemenkominfo Ismail menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan pengaturan pengendalian IMEI agar masyarakat mendapatkan manfaat terkait kepastian perlindungan konsumen terhadap perangkat pintar yang dipakainya.

“Mengapa program pengendalian IMEI ini kita jalankan? Ini untuk menekan peredaran ponsel ilegal, sehingga ada benefit yang nanti didapatkan masyarakat terkait perlindungan konsumen dari kehilangan atau pencurian dan sebagainya,” jelasnya.

Menurut dia, pengaturan pengendalian IMEI akan berlaku enam bulan setelah penandatanganan tiga menteri, yakni Menkominfo, Menperin, dan Mendag, pada 18 Oktober 2019. Karena itu, peraturan tentang IMEI akan mulai berlaku efektif pada 18 April 2020.

IMEI merupakan nomor identitas internasional yang terdiri atas 15 digit nomor yang dihasilkan dari delapan digit type allocation code yang dialokasikan oleh Global System for Mobile Association (GSMA) untuk mengidentifikasi secara unik alat, atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler.

IMEI bersifat unik dan berbeda-beda, serta selalu menempel pada setiap perangkat telekomunikasi. Bagi operator telekomunikasi, IMEI biasanya digunakan untuk mengidentifikasi setiap ponsel yang mengakses jaringannnya.

IMEI dan perangkat yang mengadopsinya dapat dipastikan legal apabila memiliki beberapa persyaratan, yaitu memiliki kartu garansi dari pembuat perangkat dan memiliki buku manual berbahasa Indonesia, terdaftar di tanda pendaftaran produk (TPP) impor/produksi yang bisa di cek melalui https://imei.kemenperin.go.id, dan memiliki sertifikat SDPPI.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN