Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Komisioner BRTI 2015-2018 Agung Harsoyo. (Foto: BeritaSatu Photo/Herman)

Komisioner BRTI 2015-2018 Agung Harsoyo. (Foto: BeritaSatu Photo/Herman)

Penerbitan PP Postelsiar Untungkan Kepentingan Nasional

Senin, 22 Februari 2021 | 21:02 WIB
Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Komisioner BRTI 2015-2018 Agung Harsoyo memberikan apresiasi dan pujiannya kepada pemerintah atas penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar). PP ini merupakan salah satu terobosan pemerintahan Presiden Jokowi yang menguntungkan kepentingan nasional.

PP Postelsir merupakan peraturan turunan dari UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Klaster Postelsiar. Sesuai dengan namanya, PP mengatur tiga hal terbaru dari persoalan pos, telekomunikasi, dan penyiaran. PP terdiri atas 10 bab, 103 pasal, dan penjelasaan ayat-ayat.  

Pasal 15 ayat (1) PP Postelsiar menyebutkan bahwa kerja sama pelaku usaha, baik nasional maupun asing, yang menjalankan kegiatan usahanya melalui internet kepada pengguna di wilayah Indonesia dengan penyelenggara jaringan/jasa telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan prinsip adil, wajar, nondiskriminatif, serta menjaga kualitas layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, penjelasan dari PP tersebut menyebutkan, yang dimaksud dengan kegiatan usaha melalui internet adalah over-the-top (OTT) dalam bentuk substitusi layanan telekomunikasi, platform layanan konten audio dan/atau visual, dan/atau layanan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Namun, pasal yang sama ayat (4) juga menyebutkan, kerja sama dikecualikan bagi pelaku usaha berupa pemilik dan/atau pengguna akun pada kanal media sosial, platform konten, marketplace, dan jenis kanal lainnya.

“Pasal tersebut untuk demokratisasi informasi dengan tujukan agar pelaku usaha individual dalam negeri dapat membuat konten,” ujar Agung, dalam pernyataannya, Senin (22/2).

Dia melanjutkan, pada pasal 15 (ayat 6) terdapat pengaturan untuk memenuhi kualitas layanan kepada penggunanya dan/atau untuk kepentingan nasional, penyelenggara jaringan/jasa telekomunikasi dapat melakukan pengelolaan trafik, termasuk bagi OTT.

Menurut dosen ITB tersebut, tujuannya untuk menyeimbangkan tiga sudut pandang sekaligus, yakni pelaku industri, masyarakat (pelanggan), dan pemerintah. Karena diaturnya kualitas, operator telekomunikasi akan berlomba menyajikan layanan terbaik, sehingga masyarakat yang menikmati dan pemerintah mendapatkan benefit.

Agung pun menilai wajar, pemerintah mengatur OTT yang beroperasi di Indonesia, baik asing maupun lokal, serta memberikan kewenangan kepada operator telekomunikasi untuk menggelola trafiknya.

Hal itu dinilainya justru merupakan bukti bahwa pemerintah, yakni Kemenko Perekonomian dan Kemkominfo, telah melindungi kepentingan nasional. Pengaturan ini bagian tak terpisahkan dari pemberian pelayanan kepada masyarakat

"Dengan PP Postelsiar ini, saya melihat pemerintah mengharapkan agar aturan baru ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia daripada kepentingan asing,” ujar Agung.

Seperti di Eropa

Menurut Agung, pengaturan kerja sama OTT asing dengan pelaku usaha telekomunikasi lokal sudah menjadi desakan di berbagai negara di dunia, baik di negara berkembang maupun maju.

Apalagi, OTT global tidak melakukan investasi dan tidak membayar pajak di negara-negara di mana beroperasi. Sedangkan OTT asing mengambil keuntungan yang besar dari negara-negara tersebut.

"OTT asing tersebut tak perlu tarik kabel untuk menghubungkan ke bandwidth internasional, sehingga PP Postelsiar mendorong kerja sama ini dapat menjunjung tinggi kedaulatan dan rasa keadilan,” imbuhnya.

Karena pengaturan kerja sama OTT asing dengan operator telekomunikasi sudah dibuat, menurut dia, sekarang tantangannya agar aturan tersebut dijalankan secara konsisten oleh pemerintah. Sementara itu, OTT asing juga masih bisa mendapatkan keuntungan dari usahanya di Indonesia.

“Ini dibutuhkan kecerdasan dalam membuat aturan pelaksanaannya, sehingga ada win-win solution, negara dan masyarakat mendapatkan manfaat. OTT asing memberikan kontribusi kepada negara dan masyarakat Indonesia juga tidak mengalami kerugian,” tuturnya.

Sementara itu, selain kerja sama OTT dengan penyelenggara jasa telekomunikasi, PP Postelsiar juga mengatur kerja sama penggunaan infrastruktur telekomunikasi (infrsatructure sharing), penetapan tarif batas dan bawah telekomunikasi, berbagi frekuensi (spectrum sharing) untuk teknologi baru, serta migrasi TV dari terestrial ke digital.    

 

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN