Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menara telekomunikasi. Foto ilustrasi: Investor Daily/IST

Menara telekomunikasi. Foto ilustrasi: Investor Daily/IST

Peran KPPU akan Diusulkan Masuk dalam RPP Postelsiar

Jumat, 22 Januari 2021 | 21:15 WIB
Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Peran penting Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan diusulkan bisa masuk dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (RPP Postelsiar). KPPU perlu disebutkan secara tegas dalam RPP tersebut agar perannya semakin nyata di sektor telekomunikasi.   

RPP Postelsiar sebenarnya  telah mencantumkan pertimbangan persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak enam kali/pasal. Namun, RPP tersebut yang merupakan turunan dari UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Klaster Postelsiar, belum menyebutkan lembaga dan peran KPPU.

Dr Nasrudin, SH, MH, pejabat Kementerian Hukum dan HAM yang terlibat dalam proses serap aspirasi RPP Postelsiar, berjanji akan menyampaikan masukan mengenai peran KPPU dalam RPP Postelsiar di rapat harmonisasi antarkementerian.

"Kami mengakui sampai saat ini belum mencantumkan lembaga yang akan mengawasi persaingan usaha (di sektor telekomunikasi). Masukan ini sangat realistis dan logikanya tepat. Usulan untuk memasukkan KPPU di dalam RPP Postelsiar akan saya bawa saat harmonisasi di Kumham," terang Nasrudin, seperti dikutip Jumat (22/1).

Dia berharap, dimasukkannya peran KPPU di RPP Postelsiar dapat memperkuat peran pengawasan KPPU. Harapannya, peran KPPU tak hanya dalam penegakan hukum, tetapi lebih kepada pencegahan terjadinya kasus monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di sektor postelsiar.

“Nantinya, para pihak yang akan melakukan merger, akusisi, atau kerja sama usaha, agar mendapatkan pertimbangan, atau rekomendasi terlebih dahulu dari KPPU,” tambahnya.

Saat Focus group discussion (FGD) RPP Postelsiar dalam Perspektif Persaingan Usaha yang Sehat yang digelar Kolegium Jurist Institute, Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dr Guntur Syahputra Saragih, MSM, menyampaikan, setidaknya enam kali pertimbangan persaingan usaha yang sehat muncul dalam RPP Postelsiar.

“Kami mengapresiasi di antara semua RPP, RPP Postelsiar paling banyak menyebutkan kata mempertimbangkan persaingan usaha yang sehat. Ada pasal 19, pasal 24, pasal 31 ayat 2 dan ayat 4, pasal 49, dan pasal 55. Namun, siapa yang mempertimbangkan?”tanya Guntur.

Menurut dia, persaingan usaha memiliki ketersinggungan yang tinggi, baik di UU Cipta Kerja maupun dalam RPP Postelsiar sebagai pengaturan turunannya. Karena itu, KPPU siap membantu dalam proses penyusunannya.

Pencermatan

Sementara itu, Guntur juga mengingatkan, ada beberapa pasal di RPP Postelsiar yang perlu dicermati secara mendalam. Jika tidak, pasal-pasal yang ada justru berpotensi mengganggu persaingan usaha yang sehat.

Contohnya, berbagi jaringan aktif (network sharing) aktif. Jika tak dicermati dan tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional lebih luas, pasal tersebut berpotensi menghambat pengembangan jaringan telekomunikasi.

"Jangan sampai, kita berempati kepada efisiensi operator semata. Tapi, kita justru mengorbankan saudara kita yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi. Kalau semua operator sharing di daerah yang sudah ada jaringannya, dampak jangka panjangnya tak akan ada operator yang mau membangun infrastruktur di daerah,” imbuhnya.

Dampak lain lebih lanjut, operator telekomunikasi pun akan tak lagi memiliki daya saing. “Mereka berpikiran hanya network sharing saja tanpa mau bersaing," terang Guntur.

Dia juga berpendapat, di RPP Postelsiar, persaingan usaha sedikit dilonggarkan. Misalnya, diperbolehkannya kerja sama berbagi frekuensi (spectrum sharing) untuk teknologi baru sebagai insentif negara kepada pelaku usaha telekomunikasi.

Hal tersebut dinilainya masih wajar. Sebab, insentif ditujukan untuk percepatan adopsi teknologi baru di industri telekomunikasi agar dapat meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN