Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pengamat telekomunikasi dan Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi. Foto: itoday.co.id

Pengamat telekomunikasi dan Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi. Foto: itoday.co.id

Peran KPPU Perlu Diatur Tegas dalam RPP Postelsiar

Kamis, 14 Januari 2021 | 22:13 WIB
Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Pemerintah, melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), diharapkan masih bisa memasukkan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (RPP Postelsiar). 

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menyampaikan, idealnya RPP Postelsiar juga mengatur peranan lembaga pengawas yang berwenang, yakni KPPU di dalamnya. Tujuannya agar pengawasan atas persaingan usaha yang sehat di sektor telekomunikasi, bisa dilaksanakan dengan lebih baik.

"Jika industri telekomunikasi ingin maju dan persaingan sehat, alangkah baiknya seluruh persaingan usaha yang sehat di industri telekomunikasi mengacu pada UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan libatkan KPPU sejak awal," ungkap Heru, dalam pernyataannya, Kamis (14/1).

Karena itu, Heru pun meminta KPPU dilibatkan secara aktif dan diatur perannya dalam RPP Postelsiar. “Kolaborasi Kemkominfo dan KPPU sangat diperlukan dalam mengatur kompetisi tetap sehat,” ujarnya.

Sebelumnya Ketua KPPU Kodrat Wibowo juga telah menyampaikan, lembaga yang dipimpinnya siap dilibatkan jika diperkenankan oleh kemenetrian teknis (Kemkominfo). Tujuannya agar iklim persaingan usaha yang sehat di industri telekomunikasi dapat terus dijaga.

Ia berharap, sebelum pelaku usaha melakukan merger, atau kerja sama, juga sebaiknya  berkonsultasi dengan KPPU. Tujuannya agar kerja sama tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. KPPU mengharapkan pre-notification bukan post-notification.

Sementara itu, Heru pun menilai, RPP Postelsiar terbaru yang dipublikasikan kini sudah jauh lebih baik ketimbang draf yang dikeluarkan pada November 2020. RPP tersebut merupakan aturan pelaksanaan UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sektor postelsiar.

Contohnya, lanjut dia, ketika operator telekomunikasi akan menerapkan berbagi frekuensi (spectrum sharing). Pada draf versi sebelumnya, definisi teknologi baru hanya ada di penjelasan RPP Postelsiar. Kini, definisi tersebut sudah dimasukkan ke badan pasalnya dan ditegaskan yang dimaksud IMT-2020, atau biasa dikenal 5G.

"Jadi, karena sudah dimasukkan dalam RPP Postelsiar, maka sudah tak ada perdebatan lagi. Dan memang, seharusnya spectrum sharing hanya untuk teknologi baru. Untuk teknologi selular yang dimaksud dengan teknologi baru, ya 5G, yang 'haus' akan bandwidth," tuturnya.

Kejelasan Operator

Dia juga berpendapat, RPP Poltelsiar hendaknya memberikan operator, selaku pelaku usaha di industri telekomunikasi, kejelasan dan ketegasan. Tujuannya agar setiap operator dapat merancang dan menghitung rencana investasi 5G.

Selain itu, operator perlu mendapatkan kejelasan tentang alokasi spektrum frekuensi radio pascadilakukannya merger dan akuisisi. Valuasi perusahaan telekomunikasi sangat dipengaruhi oleh alokasi spektrum frekuensi yang dimilikinya.

“Jangan sampai, saat dilakukan valuasi, nilai suatu perusahaan telekomunikasi meroket tinggi karena kepemilikannya atas spektrum frekuensi. Namun, setelah dilakukan merger dan akuisisi, tidak terdapat kepastian spektrum frekuensi radio yang dapat dialihkan,” jelasnya.

Heru menyadari betul bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya terbatas milik negara sekaligus alat untuk operator berkompetisi. Namun, harus ada kejelasan aturan merger dan akusisi untuk perusahaan telekomunikasi.

Dinamika pengalokasian spektrum frekuensi radio dalam kasus merger dan akuisisi pernah terjadi pada tahun 2014. Saat itu, XL Axiata yang mengakuisisi AXIS harus mengembalikan seluruh spektrum frekuensi radio milik AXIS di pita 2100 MHz.

Isu pengembalian spektrum frekuensi pun kini kembali mencuat seiring dengan rencana aksi korporasi yang akan dilakukan oleh Indosat dan H3I. Aturan yang pasti pun perlu ditegaskan dalam RPP Postelsiar agar tidak membingungkan dan merugikan operator telekomunikasi yang mau merger, atau akuisisi.

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN