Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Rudiantara. Foto: IST

Rudiantara. Foto: IST

Program Smart City Harus Berdampak Tingkatkan Layanan Publik

Emanuel Kure, Kamis, 18 Juli 2019 | 21:12 WIB

JAKARTA, investor.id - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengungkapkan, Gerakan Smart City, atau Gerakan Kota Cerdas yang dijalankan oleh sejumlah pemerintah daerah harus mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu, smart city harus mengakselerasi peningkatan kualitas program layanan publik kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Menkominfo usai menghadiri Indonesia Internasional Smart City Forum 2019 di JCC Senayan, seperti dikutip dari kominfo.go.id, Kamis (18/7). Menurut Rudiantara, kesuksesan implementasi smart city sejatinya dilandasi ikhtiar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Jadi, membangun smart city itu bukan hanya membeli teknologi, bukan membeli komputer, bukan membeli sofware, bukan hanya membeli CCTV. Tetapi, bagaimana pemerintah daerah memperbaiki layanan publik,” kata Rudiantara.

Menurut dia, program smart city dilakukan melalui proses yang baru sebagai cara untuk melayani masyarakat. Dengan begitu, teknologi yang diimplementasikan pemerintah daerah juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan daerahnya.

“Jadi, harus dilakukan pemetaannya terlebih dahulu, baru dicari teknologi yang cocok apa. Bukan beli komputer, terus nanti dipakai apa yaa komputernya. Itu jangan. Pendekatannya harus dari proses yang baru,” ujarnya.

Menkominfo melanjutkan, program smart city ditargetkan menyasar sebanyak 100 kota dan kabupaten di Tanah Air. Pada 2019, program telah menjangkau 25 kota dan kabupaten. Sementara itu, pada tahun-tahun sebelumnya, program ini telah menjangkau 75 kota dan kabupaten di seluruh wilayah Indonesia.

“Kenapa tadi baru 100 (smart city), karena ada beberapa kriteria, seperti kita harus lihat kemampuan fiskalnya, atau ruang fiskalnya. Kalau ada pemda yang APBD-nya mayoritas dipakai belanja rutin, ya agak beratlah untuk menjadi smart city. Bukan tidak bisa, tetapi perlu waktu yang lebih lama,” tambah Rudiantara.

Selain dari sisi fiskal, salah satu kriteria lain sebuah kota dan kabupaten untuk mengikuti program dan menjadi smart city adalah dilihat dari indeks kota hijau melalui penilaian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kriteria dan masukan dari kementerian lain yang terlibat dalam membangun smart city juga dipertimbangkan.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN