Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Dirjen SDPPI Kemenkominfo, Ismail.

Dirjen SDPPI Kemenkominfo, Ismail.

Regulasi IMEI Dikoordinasikan dengan Kemenkeu

Emanuel Kure, Rabu, 21 Agustus 2019 | 08:00 WIB

JAKARTA, investor.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag), semula akan menerbitkan regulasi nomor identifikasi ponsel internasional (International Mobile Equipment Identity/IMEI) pada 17 Agustus 2019. Namun, regulasi IMEI belum juga diterbitkan karena masih dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dengan masalah pajak.

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kemenkominfo Ismail mengatakan, pemerintah masih terus menggodok aturan regulasi IMEI sebelum mulai diterapkan. Namun, pemerintah masih berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai masalah pajaknya.

“Masih koordinasi. Pak Menteri (Menkominfo Rudiantara) masih komunikasi dengan Bu Sri Mulyani (Menkeu) kaitannya dengan pajaknya. Ini untuk ke depan, bukan untuk ke belakang,” kata Ismail di sela uji coba 5G Smartfren di Marunda Refinery, Jakarta Utara, Senin (19/8).

Ketika ditanya kesiapan draf validasi IMEI, Ismail menyampaikan, draf tersebut hampir selesai. Draf aturan ini juga masih terkendala hal kecil untuk diterbitkan. Karena, sulitnya menemukan jadwal bersama tiga menteri yang akan menandatanganinya, yaitu Menkominfo Rudiantara, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartanto.

“Mencari waktu bapak-bapak itu, mereka maunya tanda tangan bersama. Belum ada jadwal bertemu,” ujarnya.

Namun, Ismail tidak menjelaskan secara rinci masalah pajak yang dimaksud. Berdasarkan pernyataan sebelumnya, dia menyebutkan pajak tersebut berkaitan dengan ponsel ilegal (pasar gelap/black market/BM) yang telah beredar di masyarakat ketika aturan IMEI belum ada.

Karena itu, pemerintah juga akan menyediakan aplikasi khusus untuk pelaporan nomor IMEI dari pedagang ponsel yang ilegal, atau belum memiliki IMEI yang terdaftar di Kemenperin. Namun, saat ini, aplikasi yang dimaksud belum dipublikasikan oleh pemerintah.

“Kita rencanakan. Para pedagang itu diberi kesempatan untuk melaporkan, atau mungkin lebih teknisnya, para pedagang itu mengecek stoknya, apakah IMEI-nya sudah terdaftar, atau tidak di Kementerian Perindustrian,” tuturnya.

Jika nomor IMEI ponsel pedagang tidak terdaftar di Kemenperin, ponsel tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu sebelum dijual. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengincar masyarakat yang membeli ponsel dari luar negeri yang lolos dari Bea Cukai.

“Nanti, itu dibuatkan aplikasi untuk memudahkan pedagang untuk melaporkannya,” tambah Ismail.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Merza Fachys mengungkapkan, terbitnya regulasi IMEI butuh harmonisasi dari ketiga kementerian tersebut. Kehadiran regulasi IMEI dinilai untuk melindungi masyarakat dari peredaran ponsel BM dan juga mencegah kerugian pemerintah akibat masuknya ponsel dari pasar gelap.

“Kita harus sama-sama melihat bahwa pengaturan IMEI itu guna mencegah kerugian pemerintah yang terus bertambah. IMEI juga untuk melindungi masyarakat dari barang-barang ilegal. Jadi, butuh harmonisasi dari tiga kementerian itu,” ungkap Merza.

Merza menuturkan, terdapat tiga tujuan utama dari regulasi IMEI untuk ponsel, yaitu perlindungan konsumen, mengurangi dan membasmi ponsel ilegal, serta juga untuk menemukan satu payung hukum utama terkait pengaturan ponsel.

“Tiga hal ini muaranya ada di Kemendag. Karena, barang impor itu tidak mungkin masuk melalui jalur ilegal kalau gak lewat tiga kementerian. Tetapi memang, Kemendag pegang peranan penting di sini,” tutur Merza.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA