Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi nomor IMEI (Foto: imei.info/IST)

Ilustrasi nomor IMEI (Foto: imei.info/IST)

Regulasi Validasi IMEI Berlaku Mulai 18 April

Emanuel Kure, Jumat, 17 April 2020 | 08:00 WIB

JAKARTA, investor.id - Kebijakan validasi identitas perangkat bergerak internasional (International Mobile Equipment Identity/IMEI) yang telah diteken oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Perdagangan, serta Menteri Perindustrian, pada 18 Oktober 2019, akan resmi mulai berlaku pada Sabtu, 18 April 2020, pekan ini.

Pemerintah dan ekosistem industri terkait pun telah bersepakat dengan skema daftar putih (whitelist) sebagai dasar untuk memblokir telepon seluler (ponsel), komputer genggam, dan komputer tablet selundupan (black market/BM) sebagai wujud implementasi kebijakan IMEI yang mulai diaktifkan mulai Sabtu pekan ini.

Kepala Subdirektorat Kualitas Layanan dan Harmonisasi Standar Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Nur Akbar mengatakan, penggunaan skema tersebut tidak akan mengganggu pengguna ponsel  dan sejenisnya yang eksisting.

Artinya, mereka yang membeli ponsel dan mengaktifkannya sebelum tanggal 18 April 2020 tetap akan mendapatkan layanan seluler dan ponselnya tidak akan diblokir walaupun misalnya dari BM.

“Aturan tersebut (IMEI) berlaku bagi konsumen yang membeli ponsel setelah 18 April 2020,” ungkap Nur Akbar, dalam Talkshow Online menggunakan aplikasi Zoom Meeting yang digelar oleh Indonesia Technology Forum (ITF), Rabu (15/4).

Selanjutnya, ponsel turis, atau siapa pun yang datang dari luar negeri dengan membawa ponsel yang menggunakan SIM operator seluler Indonesia secara otomatis akan diblokir. Namun, para turis tetap akan mendapatkan layanan seluler jika tetap menggunakan SIM negara asalnya dan menggunakan layanan roaming.

Menurut Akbar, petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pengendalian IMEI  sedang dalam proses harmonisasi dan finalisasi. “Insyallah selesai. Untuk dasar hukumnya sedang kami koordinasikan dengan Menko Polhukam. Sebelum tanggal 18 April, keduanya diharapkan sudah selesai,” tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, ada perubahan dari aturan sebelumnya karena ada penyesuaian pengaturan IMEI. Sistem Informasi Basis Data Identifikasi Perangkat Telekomunikasi Bergerak (Sibina) tidak jadi digunakan dan digantikan dengan Sistem Informasi Industri Nasional (Siinas). .

Mulai 12 April 2020, instalasi CEIR di di komputasi awan (cloud) juga sudah siap. Sedangkan kapasitas CEIR mencapai 1 miliar triplet untuk IMEI, Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number (MSISDN), dan international mobile subscriber identity (IMSI).

“Hanya tinggal menunggu data dari operator. API koneksi semua stakeholder sudah siap. Kemudian, integrasi dengan pihak operator, Telkomsel sudah siap terintegrasi, Indosat Ooredoo, XL, dan Smartfren dalam proses koneksi, Tri dalam uji ping test (komunikasi antarkomputer). Intinya sudah tidak ada masalah,” ujar Akbar.

Dukungan Industri

Presiden Direktur Smartfren Telecom yang juga Wakil Ketua Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Merza Fachys menyatakan kesiapannya terhadap pemberlakukan validasi IMEI.

“Pelaku industri mendukung penuh terhadap kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah. Namun, satu prinsip yang dari awal kita pegang adalah kebijakan ini harus betul-betul melindungi konsumen tanpa memberatkan,” katanya.

Menurut Merza, saat ini terdapat sekitar 280 juta pengguna ponsel yang aktif. Karena itu, kebijakan validasi IMEI ketika diberlakukan tidak boleh berdampak terhadap ponsel yang sudah aktif.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) Hasan Aula sangat antusias menyambut regulasi pengaturan IMEI yang tinggal menghitung hari. Yang menjadi perhatian bagi APSI adalah konsumen (customer) harus dilindungi.

“Jadi, dari awal ketika aturan IMEI ini disampaikan oleh pemerintah akan diberlakukan, anggota APSI terus-menerus diinformasikan perkembangannya. Pemegang merek, produsen, sampai distributor pun agar menginformasikan kepada channel-nya,” tutur Hasan.

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN