Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kecanduan medsos. Foto ilustrasi: IST

Kecanduan medsos. Foto ilustrasi: IST

RI Belum Berdaulat di Bidang Digital

Selasa, 29 September 2020 | 21:52 WIB
Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

JAKARTA, Investor.id - Dalam beberapa indikator data digital, Indonesia juara di bidang digital. Ironisnya, Indonesia belum berdaulat di bidang ini, karena belum ada regulasi yang mengatur. 

Pakar kebijakan dan legislasi teknologi informasi Danrivanto Budhijanto menegaskan, permintaan video on demand (VOD) di Indonesia tertinggi selama pandemi Covid-19. Sebab, Indonesia memiliki akses internet bagus dan evolusi manusianya tidak bisa dikejar manusia lain, melebihi Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. “Kita homo informatikus, bangun tidur langsung cek status Facebook, Instagram, dan lain-lain," ujar Danrivanto dalam webinar yang diadakan UGM, Senin (28/9/2020).

Indonesia, kata dia, bahkan mampu mengungguli  Tiongkok, India dan AS yang jumlah penduduknya jauh lebih banyak. Tak hanya itu, European Center for Digital Competitiveness yang mempublikasikan The Digital Riser Report 2020 menyebutkan Indonesia di urutan ketiga di negara G-20.  "Kita hanya kalah dengan Prancis, karena mereka dari kecil sudah diajarkan coding," kata Danrivanto.

Namun, dia menyatakan, Indonesia belum berdaulat, karena belum meregulasi soal digital. Sebagai perbandingan, AS sudah sangat mengatur sektor digitalnya. "Contohnya, TikTok diperbolehkan di AS, asal saham pengendali  dimiliki oleh intitusi bisnis dengan yurisdiksi AS," tutur dia. 

Namun, dia menuturkan, hal tersebut belum terjadi di Indonesia. Padahal, Presiden Joko Widodo pada sidang tahunan MPR ingin semua platform teknologi digital mendukung transformasi kemajuan bangsa. Besarnya pasar yang dimiliki Indonesia tersebut, kata Danrivanto, seharusnya menjadi daya tawar pemerintah Indonesia untuk mengatur media berbasis internet. Dia mendorong Indonesia berdaulat di bidang digital.

"Tidak ada di Indonesia yang boleh melakukan kegiatan yang tidak tunduk kepada konstitusi legislasi dan regulasi. Kalau dia tunduk pada perjanjian, tetap perjanjian hukum dan undang-undang bagi pembuatnya," ungkap Danrivanto.

Dia memaparkan UU Penyiaran sangat sulit direvisi, kalau dilakukan secara normal, yaitu melalui proses legislasi di DPR RI yang memakan waktu sangat lama. Dia menilai langkah uji materi Undang-Undang No. 32/ Tahun 2002 tentang Penyiaran yang diajukan dua stasiun televisi milik MNC Group, yaitu RCTI dan iNews ke Mahkamah Konstitusi (MK) sudah tepat.

Sebab, dia menuturkan, MK bukan lembaga legislatif dan eksekutif, tetapi lembaga yudikatif yang nantinya memberikan artikulasi terhadap undang-undang yang sudah ada, sehingga undang-undang tersebut tidak bertabrakan dengan norma lainnya. "Normanya pasal ini apa sih sebenarnya? Kalau sudah pas, maka tidak akan bertentangan dengan undang-undang," kata Danrivanto.

Staf Ahli Komisi III DPR RI Agus Budianto mengatakan kemudahan dan tingginya jumlah pengguna internet memang perlu mendapat perhatian. Dia setuju media berbasis internet juga diatur agar tidak membahayakan generasi bangsa ke depan, karena mengakses situs-situs terlarang. 

"Memang untuk hal seperti ini perlu diatur. Kan rentan sekali, semua masyarakat Indonesia pegang ponsel, dapat dengan mudah mengakses video. Kalau tidak diatur, moral bangsa jadi taruhannya," tutur Agus.

Editor : Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN