Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkominfo Johnny G Plate (di podium) paparkan hasil pertemuan G20 didampingi pejabat Kemenkominfo, Rabu (22/7) malam. (DoK Kemenkominfo)

Menkominfo Johnny G Plate (di podium) paparkan hasil pertemuan G20 didampingi pejabat Kemenkominfo, Rabu (22/7) malam. (DoK Kemenkominfo)

RI Serukan Kedaulatan Data pada Pertemuan G20

Kamis, 23 Juli 2020 | 07:00 WIB
Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Pemerintah Republik Indonesia (RI) menyerukan kedaulatan dan keamanan data dalam pertemuan puncak G20 Digital Economy Ministerial Meeting. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate sebagai wakil RI dalam pertemua tersebut.

Menkominfo mewakili RI dalam G20 Digital Economy Ministerial Meeting di bawah Presidensi/Kepemimpinan Kerajaan Arab Saudi. “Sepanjang perundingan ini, Indonesia mengacu pada prinsip kedaulatan dan keamanan data,” jelas Johnny, usai mengikuti pertemuan secara virtual dari Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta, Rabu (22/7) malam.

Menurut dia, pertemuan G20 pada hari Rabu tersebut merupakan pertemuan kelima yang diikuti oleh RI dalam perumusan Deklarasi Menteri (Ministerial Declaration). Indonesia pun berkontribusi aktif dalam perumusan draf deklarasi, khususnya terkait dengan isu arus data lintas negara (cross-border data flow).

Tahun ini, kepemimpinan Kerajaan Arab Saudi mengangkat lima isu penting dalam Deklarasi Menteri G20 Digital Economy Task Force (DETF) 2020, yaitu trustworthy artificial intelligence, data free flow with trust and cross-border data flow, smart cities, measurement of the digital economy, dan security in the digital economy.

Dalam perundingan di Osaka, Jepang, tahun 2019, terdapat beberapa prinsip mendasar terkait kedaulatan dan keamanan data yang belum masuk ke dalam G20 DETF Ministerial Declaration tahun ini.

“Sebagai upaya mendorong agenda tersebut, Indonesia mengusulkan beberapa proposisi yang kemudian didukung secara luas oleh negara-negara anggota G20 lainnya,” jelas Menkominfo.

Sementara itu, lanjut dia, setelah melalui perdebatan panjang, Johnny menyebutkan bahwa ada lima proposisi Indonesia yang diakomodasi dalam G20 DETF Ministerial Declaration.

Pertama, proposisi mengenai cross-border data flows.  Menurut dia, data free flow with trust merupakan salah satu agenda utama yang didorong dalam putaran perundingan sebelumnya di Osaka tahun 2019.

“Tahun ini, Indonesia mendorong penambahan agenda cross-border data flows pada judul awal bab. Proposisi tersebut kemudian diadopsi dalam deklarasi final menjadi data free flow with trust and cross-border data flows,” jelasnya.

Kedua, proposisi terkait the principle of lawfulness, fairness, and transparency. Berkaitan dengan prinsip lawfulness, Pemerintah Indonesia menggarisbawahi bahwa proses pertukaran data harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Proposisi ketiga berkaitan dengan the principle of reciprocity. Dalam prinsip ini, proses transfer data dapat dilakukan jika negara tempat kedudukan pengendali data pribadi, pemroses data pribadi, atau organisasi internasional yang menerima transfer data pribadi memiliki tingkat pelindungan yang setara, atau lebih tinggi dari yang diatur dalam UU negara asal.

Pertukaran dan Privasi

Keempat, proposisi yang diajukan Indonesia berkaitan dengan interoperability and transfer mechanism. Pemerintah Indonesia mendorong diskusi yang lebih mendalam untuk membahas kerangka legal formal dalam pertukaran data, terutama sebagai mitigasi jika terjadi sengketa pertukaran data antarnegara, termasuk penyalahgunaan data.

“Proposisi Indonesia itu diakomodasi melalui terminologi interoperability and transfer mechanism yang dapat menjadi titik awal diskusi mengenai sistem penyelesaian sengketa terkait pengelolaan data lintas negara,” jelasnya.

Proposisi kelima berkaitan dengan data protection and privacy, atau dalam hal peningkatan pelindungan dan keamanan data. Indonesia menekankan pada butir data protection and privacy of personal data yang harus disikapi secara serius.

“Melalui butir itu, kesepakatan di G20 selaras dengan substansi dalam legislasi primer terkait pengelolaan data di Indonesia, yakni Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP),” jelas dia.

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN