Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua Umum APJII Jamalul Izza. (Foto: APJII/IST)

Ketua Umum APJII Jamalul Izza. (Foto: APJII/IST)

RUU Data Pribadi Penting untuk Segera Disahkan

Selasa, 4 Agustus 2020 | 20:30 WIB
Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Pelindungan data pribadi menjadi hal yang sangat penting pada era digital seperti sekarang seiring dengan semakin masifnya penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-sehari. Pemerintah dan DPR pun memprioritaskan pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) dan ditargetkan bisa disahkan jadi UU Oktober 2020.

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) Jamalul Izza menilai, RUU PDP sangat penting untuk disahkan menjadi UU.  Selain memberikan perlindungan terhadap konsumen, kehadirannya akan berdampak positif terhadap industri telekomunikasi dan perekonomian Indonesia.

“APJII sangat berkepentingan atas adanya regulasi mengenai perlindungan data pribadi dalam UU, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif serta tepat sasaran,” terang Jamalul, dalam diskusi daring Sobat Cyber Indonesia dengan tajuk Sinkronisasi RUU Pelindungan Data Pribadi di Berbagai Sektor, seperti dikutip Selasa (4/8).

RUU PDP yang disusun bersama oleh pemerintah bersama DPR akan melingkupi seluruh sektor yang memanfaatkan data pribadi. Jamalul berharap, nantinya, DPR dan pemerintah dapat lebih hati-hati lagi dalam mengkaji pasal per pasal RUU PDP agar tepat sasaran.

“Perlu untuk merealisasikan serta menjalankan pelindungan data pribadi yang tepat sasaran dan efektif atas hak individu untuk kontrol penuh penggunaan data pribadinya, kemajuan industri sebagai pengendali data pribadi, dan kedaulatan data milik Indonesia agar tetap digunakan untuk kemaslahatan bangsa Indonesia,” ujarnya.

Dia melanjutkan, hal yang dilindungi dalam UU PDP nantinya tak hanya hanya pemilik data pribadi, tetapi juga penggelola dan perusahaan pemroses data pribadi. Hal ini termasuk penempatan data pribadi masyarakat Indonesia di luar negeri perlu diperhatikan.

Sebab, selain tidak akan ada kontrol data pribadi masyarakat Indonesia, potensi pertumbuhan ekonomi nasional akan berkurang jika data pribadi ditaruh di server di luar negeri.

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, nantinya, UU PDP yang dimiliki Indonesia merupakan regulasi paling mutakhir di seluruh dunia. Dari 180 negara di dunia, 120 negara yang sudah memiliki UU PDP diterbitkan pada era 1980-an.

Menurut Bobby, prinsip utama yang diatur pada UU PDP ada tiga hal, yaitu bagaimana hak pemilik data untuk meminta kembali data pribadinya, hak pemilik data untuk melakukan modifikasi data pribadi, dan hak pemilik data untuk dikecualikan.

Dia memaparkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang menganggap data sebagai sumber energi baru (data is the new oil), RUU PDP akan memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap data pribadi menjadi prioritas di dalam pembahasan antara DPR dan pemerintah.

Isu Penting

Bobby pun menyampaikan, beberapa isu penting yang dibahas dalam RUU PDP. Beberapa di antaranya mencakup apa sesungguhnya data pribadi, kedaulatan data, data is the new oil, dan data flow.

Dia menjelaskan, Indonesia harus memiliki kedaulatan data yang mengakomodasi kepentingan nasional, kedaulatan data siber, kedaulatan digital, digital infrastruktur, dan ketahanan nasional.  RUU PDP juga mengatur data flow, serta perpindahan data antarnegara (cross border), transfer data, data processing, data storing, dan data residency.

Sementara itu, data is the new oil mencakup data mining, jual beli data, monetisasi data yang didapat dari data ownership, data driven economy, jejak digital, prilaku online masyarakat, dan surveillance yang menjadi kekuatan ekonomi digital.

Bobby mengakui, saat ini, titik berat dari perlindungan data pribadi pemerintah masih menggenai data yang dikelola oleh lembaga negara seperti data yang ada di Administrasi Kependudukan (Adminduk) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.

Namun, DPR menginginkan agar cakupan dari perlindungan data pribadi ini tak hanya data Adminduk. Harapannya, UU PDP juga mengatur pemrosesan data pribadi untuk menjadi data agregat (gabungan).

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN