Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Perapihan kabel utulitas, termasuk telekomunikasi, di DKI Jakarta

Perapihan kabel utulitas, termasuk telekomunikasi, di DKI Jakarta

Tarif Sewa Ducting di DKI Bisa Bebani Konsumen

Abdul Muslim, Rabu, 4 Desember 2019 | 21:15 WIB

JAKARTA, investor.id - Rencana pemberlakuan tarif/harga sewa saluran utilitas kabel, atau pembuatan ducting terpadu utilitas (PDTU) Provinsi DKI Jakarta yang sangat tinggi mulai membuat pengusaha yang bergerak di sektor jaringan utilitas, termasuk telekomunikasi, resah. Selain itu, tarif sewa ducting yang tinggi pada akhirnya diyakini akan dibebankan pengusaha kepada konsumen.

Keberatan para pengusaha mengenai rencana tarif sewa PDTU yang selangit diketahui saat sosialisasi kepada pengusaha anggota Asosiasi Pengusaha Jaringan Telekomunikasi (Apjatel), operator telekomunikasi non-Apjatel, operator selular, Telkom, PLN, PDAM, dan PGN.

Mereka diundang untuk mendapatkan informasi mengenai standar PDTU yang akan dibangun Pemprov DKI Jakarta melalui badan usaha milik daerah (BUMD) PT Sarana Jaya dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta pun ikut angkat bicara mengenai kisruh rencana tarif sewa PDTU tersebut.

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga merasa keberatan jika Pemprov DKI melalui Sarana Jaya dan Jakpro mengenakan sewa jaringan terpadu utilitas. Jika dua BUMD tersebut ngotot dengan menetapkan harga sewa selangit, Pandapotan khawatir akan membebani konsumen dan masyarakat Jakarta.

“Kami mendorong agar tarif sewa yang mahal tersebut ditinjau ulang dan disosialisasikan kembali. Seharusnya dalam menetapkan sewa dua BUMD pengelola jaringan utilitas tersebut melibatkan pelaku usaha penyedia layanan publik dan penyelenggara telekomunikasi agar didapat angka yang tidak merugikan penyedia dan tidak terlalu murah,” terang Pandapotan di Jakarta, Rabu (4/12).

Menurut dia, penetapan rencana sewa PDTU yang dilakukan oleh dua BUMD tersebut harus dilakukan secara seksama dan hati-hati. Sebab, jika tarif terlalu tinggi akan berefek domino membebani konsumen yang tak lain adalah warga Jakarta.

“Jika terbebani dengan tarif yang begitu tinggi, pemilik jaringan ini tentu akan membebankan kembali kepada warga sebagai konsumennya. Dampak-dampak seperti ini yang perlu dipertimbangkan. Jangan sampai menguntungan salah satu pihak tapi merugikan pihak yang lain,” ujarnya.

Komisi B pun segera memanggil Gubernur DKI Jakarta dan dua BUMD itu untuk meminta keterangan atas keberatan pengusaha. Pandapotan mengatakan, Komisi B juga perlu mengetahui latar belakang rencana penetapan sewa yang tinggi tersebut dan pendapatan hasil sewa PDTU akan masuk ke mana.

“Apakah ke PAD (pendapatan asli daerah), atau masuk dalam bentuk profit BUMD, ini yang kita perlu ketahui. Pada prinsipnya, kami mendukung program pembenahan utilitas karena masuk ke dalam kegiatan strategis daerah (KSD). Tapi, kalau ada keberatan seperti ini, Komisi B akan turun tangan untuk mencari win-win solution,” ungkap politisi PDI Perjuangan itu.

Antusiasme para pemangku kepentingan tersebut, terutama pengusaha yang memanfaatkan kabel sebagai saranan layanannya, untuk mendukung Pemprov DKI menata ulang jaringan utilitas sontak diketahui berubah ketika disuguhkan estimasi skema tarif yang dibuat oleh BUMD Sarana Jaya dan Jakpro.

Dalam dokumen yang dikeluarkan Sarana Jaya disebutkan mekanisme sewa PDTU yang ditawarkan kepada operator sekali pembayaran (one time charge) dipatok hingga Rp 700 ribu per meter untuk setiap oprator per satu ruas jalan. Sedangkan tarif sewa yang ditawarkan oleh Jakpro Rp 70 ribu per meter per tahun untuk satu ruas jalan di Jakarta.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA