Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Perapihan kabel utilitas, termasuk telekomunikasi, di wilayah DKI Jakarta

Perapihan kabel utilitas, termasuk telekomunikasi, di wilayah DKI Jakarta

Tarif Sewa Ducting di DKI Dinilai Terlalu Mahal

Abdul Muslim, Senin, 2 Desember 2019 | 20:45 WIB

JAKARTA, investor.id - Pemprov DKI Jakarta diingatkan tidak mengenakan tarif sewa yang terlalu tinggi terhadap rencana pembangunan utilitas jalur kabel (ducting) kepada para penggunanya, yakni anggota Asosiasi Penyelanggara Telekomunikasi (Apjatel), operator seluler, Telkom, PLN, PDAM, dan PGN. Sebab, tarif sewa yang terlalu tinggi hingga Rp 700 ribu per meter akan membebani dan menekan bisnis para penyewanya.

Penetapan tarif sewa yang tinggi disebabkan oleh adanya pemberian hak eksklusif dari Pemprov DKI kepada BUMD PT Jakarta Propertindo (JakPro) dan PT Sarana Jaya. Melalui Pergub DKI 06 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastrktur Jaringan Utilitas, jaringan utilitas yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta dibangun melalui BUMD. Setelah jaringan utilitas dibangun, semua operator wajib menyewa kepada BUMD tersebut.

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kemenenterian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Ismail mengharapkan agar pemerintah daerah (pemda) tidak mematok biaya sewa yang besar bagi perusahaan penyedia layanan publik.

“Harusnya pemerintah daerah bisa memberikan harga sewa yang terjangkau, sehingga tidak membebankan masyarakat dan pelaku usaha. Jika sarana utilitas yang dibuat pemerintah daerah tersebut terjangkau, pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan pajak diharapkan dapat dicapai,” terang Ismail, dalam keterangannya, Senin (2/12).

Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah getol menyosialisasikan pembangunan saluran utilitias kabel ducting kepada para pemangku kepentingan, antara lain anggota Apjatel, operator seluler, Telkom, PLN, PDAM, dan PGN. Hal tersebut dilakukan setelah melakukan pemotongan kabel utilitas di ibu kota dengan tujuan merapikan.

Antusiasme para pemangku kepentingan tersebut yang semula mendukung pun menjadi lenyap setelah melihat rencana pentarifannya yang terlalu mahal. Dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Sarana Jaya disebutkan bahwa mekanisme bisnis yang akan ditawarkan untuk sewa sarana utilitas ducting kepada operator, yaitu sekali pembayaran (one time charge).

Harga sewa untuk ducting terpadu Sarana Jaya dengan kondisi trotoar telah direvitalisasi dengan pembuatan manhole per 200 meter dan end-hole per 100 meter dipatok Rp 700 ribu per meter untuk setiap oprator per satu ruas jalan. Sedangkan untuk trotoar belum direvitalisasi dengan manhole per 200 m dan tanpa pembuatan end-hole per 100 meter dipatok Rp 600 ribu per meter bagi setiap operator per satu ruas jalan.

Sementara itu, JakPro juga menawarkan harga sewa yang tak kalah spektakuler. Tarif sewa kabel yang ditawarkan oleh JakPro hingga Rp 70 ribu per meter setiap tahun untuk per satu ruas jalan di Jakarta.

Pola Keliru

Ismail berpendapat bahwa saat ini terjadi pola pikir yang keliru pada pemda mengenai infrastruktur telekomunikasi. Pemda cenderung menjadikan infrastruktur telekomunikasi sebagai lumbung pendapatan asli daerah (PAD) dengan membebankan retribusi yang memberatkan kepada perusahaan.

Padahal, sektor telekomunikasi dan penyedia layanan kepada masyarakat seharusnya tidak dibebani pajak dan tarif sewa yang tinggi. Karena, pendapatan yang diberikan oleh sektor lain dengan hadirinya infrastruktur telekomunasi akan lebih besar dari sekadar retribusi.

Ismail pun khawatir. Jika seluruh pemda menerapkan retribusi, atau sewa yang tinggi kepada operator telekomunikasi, rencana pemerintah untuk menggulirkan program kota pintar (smart city) dan internet (broadband) yang terjangkau bagi masyarakat akan terhambat.

Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi sependapat, harga sewa yang diberikan Pemprov DKI melalui Sarana Jaya dan JakPro itu terbilang mahal. Padahal, Pemprov DKI, JakPro, dan Sarana Jaya seharusya melibatkan pelaku usaha penyedia layanan publik dan penyelenggara telekomunikasi agar didapat angka tarif yang tidak merugikan dan juga tidak terlalu murah.

“Jika harga terlalu mahal akan memberatkan perusahaan dan ujung-ujungnya akan dibebankan kepada masyarakat. Namun, jika terlalu murah, Pemprov juga tidak memiliki kemampuan untuk perawatan dan pengembangan duct di tempat lain dan ke depan,” ujar Heru.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA