Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menara Telekomunikasi

Menara Telekomunikasi

UU Ciptaker akan Berdampak Positif ke Industri Telko

Selasa, 20 Oktober 2020 | 21:12 WIB
Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Pengesahan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memberikan angin segar dan diyakini akan memberikan dampak yang positif ke industri telekomunikasi (telko) di Tanah Air.  Sebab, UU tersebut mendorong berbagi infrastruktur dan frekuensi, serta pemerintah menetapkan tarif atas dan bawah jasa telko.

Senior Equity Research Analyst ‎MNC Sekuritas Victoria Venny menilai, UU Ciptaker pada kluster Pos dan Telekomunikasi akan memberikan dampak yang positif terhadap industri telekomunikasi nasional.

“Terlebih lagi, ketika UU Ciptaker memperbolehkan para pelaku usaha telekomunikasi untuk berbagi spektrum/frekuensi serta berbagi infrastruktur pasif dan aktif dengan skema kerja sama,” ujar Victoria, dalam pernyataannya, Selasa (20/10).

Menurut dia, diakomodasinnya ketentuan berbagi infrastruktur pasif dengan menjunjung keadilan, wajar, serta nondiskriminatif dalam penyediaan layanan telekomunikasi dengan tetap mengedepankan kesepakatan bisnis, akan memberikan dampak positif bagi perusahaan telekomunikasi dan masyarakat.

Sebab, selama ini, masyarakat yang berada di kawasan, atau gedung yang sudah memiliki kerja sama eksklusif dengan salah salah satu operator, tak bisa memiliki pilihan untuk memilih operator yang sesuai dengan keinginannya.

“Dengan dicantumkannya ketentuan sharing infrastruktur pasif yang adil, wajar, dan nondiskriminatif, dengan tetap mengedepankan kesepakatan bisnis yang wajar, maka masyarakat di wilayah tersebut dapat memiliki pilihan operator lain,” terangnya.

UU Ciptaker juga mengatur kerja sama pemanfaatan infrastruktur aktif melalui kesepakatan para pihak dengan tetap memperhatikan quality of service (QoS) serta redundancy jaringan telekomunikasi.

Selain itu, UU tersebut tetap mewajibkan penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk memenuhi komitmen pembangunan guna mendukung perluasan cakupan layanan telko yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Dengan adanya aturan tersebut, lanjut dia, selain membuat perusahaan telekomunikasi dapat melakukan efisiensi dalam penggelaran jaringan, potensi pendapatan operator bisa meningkat.

Terlebih lagi, UU Ciptaker juga mengatur pemanfaatan infrastruktur aktif dengan mengedepankan pertumbuhan investasi yang berkelanjutan untuk teknologi baru dan tetap menjaga iklim persaingan usaha yang sehat.

Tidak hanya itu, pemanfaatan infrastruktur aktif akan memberikan kepastian pemenuhan komitmen pembangunan mendukung perluasan cakupan layanan dan pemenuhan pasar telekomunikasi yang semakin berkembang pesat.

Venny berpendapat, UU Ciptaker juga membuka peluang yang sangat besar, baik bagi operator kecil maupun operator besar. Operator kecil akan mendapatkan efisiensi dengan memanfaatkan jaringan dari operator yang sudah ada, sehingga mampu untuk membangun di daerah lain yang belum tersedia jaringan telekomunikasinya.

“Sedangkan bagi Telkom Group berpeluang untuk mendapatkan revenue tambahan dari jaringan yang selama ini sudah mereka gelar. UU Ciptaker menjadi katalis positif bagi emiten sektor telekomunikasi,” ujar Venny.

Persaingan Setara

Hal senada juga diutarakan Hans Tantio, analis Indo Premier Sekuritas, dalam riset yang diterbitkan pada 5 Oktober lalu. Menurut Hans, UU Ciptaker yang membahas tentang berbagi spektrum dan infrastruktur pasif sangat berpihak kepada operator terkuat, yaitu Telkom Group.

Hans menyebutkan bahwa pemerintah sangat menginginkan ada network sharing (spektrum dan infrastruktur aktif). “Tujuannya menciptakan lapangan bermain yang lebih setara dalam industri telko dan membuka peluang kolaborasi yang menguntungkan bagi penyelenggara telekomunikasi,” ungkapnya.

Hal positif lainnya di dalam UU Cipta Kerja kluster telekomunikasi, pemerintah dapat menetapkan tarif batas bawah dan batas atas layanan telko. Dengan pemerintah  menetapkan tarif batas atas dan bawah, persiangan industri telko akan bergeser untuk memberikan peningkatan kualitas dan layanan terbaik bagi pelanggan.

“Saya berharap, penetapan tarif batas bawah dan atas nantinya memperhitungkan kemampuan operator untuk menggembangkan jaringan, menjaga QoS layanan, dan kemampuan operator secara berkelanjutan memenuhi pasar telekomunikasi yang bertumbuh signifikan tahun demi tahun,” pungkas Venny.

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN