Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi Teknologi 5G-Computerworld/IST

Ilustrasi Teknologi 5G-Computerworld/IST

UU Ciptaker Muluskan Penerapan 5G

Kamis, 22 Oktober 2020 | 22:00 WIB
Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Pengaturan diperbolehkannya penggunaan bersama spektrum frekuensi (spectrum sharing) bagi penyelenggara telekomunikasi di dalam UU Cipta Kerja (Ciptaker) Klaster Pos dan Telekomunikasi diyakini akan memuluskan implementasi teknologi baru seluler generasi kelima (5G) di Indonesia.

UU Ciptaker pasal 71 telah menambahkan tentang diperbolehkannya spectrum sharing pada pasal 33 UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, ayat (5), (6), (7), (8), dan (9).  Pasal 33 ayat (5) menyebutkan, pemerintah pusat dapat menetapkan penggunaan bersama spektrum frekuensi radio, serta pengaturannya lebih lanjut pada ayat (6-9).

President Director PT Smartfren Telecom Tbk Merza Fachys berpendapat, spectrum sharing untuk penerapan teknologi baru merupakan suatu keniscayaan, terutama ketika bangsa Indonesia ingin menerapkan teknologi 5G. Sebab, penerapan teknologi baru ini membutuhkan spektrum frekuensi yang sangat besar, minimal 100 MHz.

Menurut dia, saat ini, Indonesia sudah tidak punya spektrum frekuensi kosong lagi yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan layanan 5G. “Karena itu, ketika Indonesia hendak menerapkan Industri 4.0 dengan menghadirkan layanan 5G, pelaku usaha telekomunikasi harus berkolaborasi dengan berbagi spektrum frekuensi,” ujar Merza, dalam pernyataannya, Kamis (22/10).

Dampak positif lebih lanjut dengan diperbolehkannya berbagi frekuensi bagi perusahaan/operator telekomunikasi akan terjadinya percepatan penggelaran infrastruktur telekomunikasi di Tanah Air.

Merza yang juga Wakil Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) pun percaya bahwa dampak UU Ciptaker Klaster Pos dan Telekomunikasi akan menyehatkan industri telekomunikasi nasional. Karena, adanya spectrum sharing akan membuat perusahaan telekomunikasi menjadi lebih efisien.

“Dengan spectrum sharing ini, pelaku usaha telekomunikasi akan efektif dan efisien dalam menggelar layanan 5G, sehingga ujung-ujungnya yang mendapatkan manfaat adalah masyarakat dan negara,” imbuhnya.

Masyarakat bisa mendapatkan pengalaman layanan (customer experience) telekomunikasi yang lebih baik dan dengan harga yang relatif terjangkau. Sementara itu, negara bisa mendapatkan manfaat berupa pajak dan pendapatan nonpajak dari pelaku usaha telekomunikasi.

Spirit Bagus

Merza pun berpendapat, UU Ciptaker Klaster Pos dan Telekomunikasi mempunyai spirit bagus dan dipercaya akan memberikan dampak perubahan positif bagi sektor telekomunikasi di Tanah Air.

“Tujuan dari UU ini adalah untuk memberikan manfaat bagi seluruh bangsa Indonesia. Yang paling diuntungkan adalah operator dominan. Namun, operator lainnya juga diuntungkan. Jadi, UU Ciptaker ini menguntungkan para stakeholder telekomunikasi,” terangnya.

Seperti kita ketahui, Telkom Group saat ini mendominasi bisnis sektor telekomunikasi di Indonesia. Perusahaan BUMN ini merupakan operator dominan dalam layanan fixed, dan melalui anak usahaanya, Telkomsel, menguasai pangsa pasar terbesar layanan seluler (mobile).

Karena spirit dari UU Ciptaker sudah sangat baik, dia pun berharap, nantinya, aturan turunan dan pelaksanaannya, yakni peraturan pemerintah (PP) dan peraturan menterinya (PM)  sejalan. Semua aturan pelaksanaan UU tersebut harus benar-benar tertulis dengan jelas dan tidak multitafsir.

“Mari kita manfaatkan bersama UU Ciptaker yang sudah bagus ini untuk kemajuan bersama,” ujarnya.

Dia juga sangat berharap, dengan dibukanya peluang spectrum sharing, jangan sampai ada pelaku usaha telekomunikasi yang hanya memanfaatkannya sebagai sarana jual-beli spektrum frekuensi.

Karena itu, PP dan PM sebagai peraturan teknis dari UU Ciptaker harus sangat tegas mengatur larangan jual-beli spektrum frekuensi. “Mari kita kawal implementasi UU Ciptaker ini dari pembuatan RPP (rancangan peraturan pemerintah) dan RPM-nya (rancangan peraturan menteri),”pinta Merza.

Merza berharap, pembuatan RPP dan RPM nantinya melibatkan seluruh pihak terkait (stakeholder) agar tak menimbulkan masalah baru. Prosesnya harus melibatkan pelaku usaha telekomuniksi, masyarakat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan kementerian terkait.

“Tujuannya agar dapat tetap menjaga spirit positif dari UU Ciptaker. Tentunya, ini dengan tetap menjunjung tinggi serta menjaga iklim persaingan usaha yang sehat bagi sektor telekomunikasi,”ungkap dia.

Fasilitasi

Merza melanjutkan, saat ini, aturan yang terdapat dalam UU Ciptaker masih sangat umum. Ada beberapa kalimat di dalam UU tersebut yang harus dijelaskan lebih detail dan baik nantinya aturan turunannya, yakni PP dan PM.

Merza memberikan contoh,  UU Ciptaker menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah dapat memberikan fasilitas dan kemudahan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi yang diatur pada pasal 71 UU Ciptaker yang menambahkan pada pasal 34A UU Telekomunikasi, ayat (1).

Selanjutnya, pada pasal yang sama ayat (2) disebutkan, dalam menyediakan infrastruktur pasif telekomunikasi, pemerintah pusat dan daerah dapat mengenakan biaya yang terjangkau.

“Nah, pemerintah memberikan fasilitasi dan kemudahan ini seperti apa? Apakah seluruh gorong-gorong dapat dipakai untuk infrastruktur telekomunikasi? Apakah kemudahan itu berarti beberapa izin dihilangkan? Mengenai biaya sewa yang terjangkau, ini menurut siapa terjangkau?” tuturnya.

Menurut dia, jangan sampai pemerintah daerah (pemda) menetapkan biaya tinggi, sehingga akan membuat layanan telekomunikasi menjadi mahal. Hal ini pun harus dirinci dan dipertegas  di dalam PP dan PM-nya.

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN