Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Produk galon isi ulang

Produk galon isi ulang

Politisi PKS Minta Pemerintah Kaji Pelabelan Galon Guna Ulang Air Mengandung Bisphenol A

Selasa, 23 Maret 2021 | 06:01 WIB

JAKARTA, Investor.id - Pemerintah diminta untuk mengkaji usulan sejumlah warganet terkait label peringatan konsumen pada galon guna ulang air. Hal ini dipicu adanya potensi dampak buruk penggunaan galon guna ulang air yang mengandung bisphenol A (BPA) terhadap kesehatan bayi, balita dan janin yang dikandung ibu sedang hamil.

Usulan pelabelan tersebut datang dari 80 ribu warganet yang telah menandatangani petisi untuk mendukung BPOM RI memberikan label peringatan konsumen pada galon guna ulang. Dengan demikian, konsumen bisa mengetahui kandungan kemasan tersebut.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati

BPA atau Bisphenol A adalah bahan kimia yang dipakai dalam membuat botol plastik dengan tujuan kemasan tidak mudah rusak saat terjatuh dan jernih. Namun saat terkena panas atau sengaja dipanaskan, bahan kimia BPA ini akan memuai dan berisiko terhadap kesehatan tubuh manusia.

Menyikapi usulan sejumlah warganet tersebut, anggota DPR RI dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengatakan, perlu perhatian pemerintah terkait hal ini. “Jika memang banyak hasil riset membuktikan bahaya BPA bagi kesehatan keluarga Indonesia, maka pemerintah harus memberikan perhatian besar terkait persoalan BPA,” katanya.

Senada dengan Kurniasih, Direktur Eksekutif Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP) Efriza menekankan hal yang senada. Menurut dia, BPA memang masalah lama yang belum diselesaikan oleh pemerintah, khususnya BPOM. “BPA yang luruh (migrasi) ke air, tentu berbahaya bagi bayi, balita, janin dan ibu bayi. Disamping, BPA dapat menyebabkan kanker dan penurunan hormon testosteron, dan dapat juga menyebabkan persalinan bayi premature," tutur Efriza.

Terhadap polemik ini, Efriza mengatakan, ada tiga hal yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama, pemerintah melalui BPOM perlu melakukan pengawasan dan memberikan teguran, sanksi, agar produsen yang masih menggunakan kemasan plastik nomor 7.

Kedua, pemerintah perlu membuat keputusan dan/atau menyampaikan sebuah kebijakan mengenai pelarangan penggunaan kemasan plastik yang berisiko tersebut, seperti dilakukan beberapa mancanegara. Ketiga, pemerintah juga perlu membuat regulasi yang lebih detail terkait penggunaan kemasan plastik, yang mengutamakan ramah lingkungan dan memberikan jaminan kesehatan.

Sebelumnya, Badan POM RI menerbitkan pengumuman nomor HM.01.52.521.03.21.91 tentang Pencantuman Jenis Kemasan Plastik Pada E-Registration. Hal ini menyangkut diperlukannya pendataan terkait jenis kemasan plastik pada saat registrasi pangan olahan agar pendaftar dapat memastikan input jenis kemasan plastik.

Editor : Parluhutan (parluhutan@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN