Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Tax Amnesty Upaya Transisi ke Era Transparansi Perpajakan Global

Senin, 13 April 2015 | 10:10 WIB
Oleh Abdul Muslim dan Yosi Winosa

JAKARTA- Pengamat pajak dari Universitas Indonesia (UI) Darussalam mengatakan, Indonesia perlu mempertimbangkan kebijakan tax amnesty sebagai upaya transisi menuju era transparansi perpajakan global. Desain umum ketentuan tax amnesty di antaranya adalah siapa yang menjadi target, pajak apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup tax amnesty, apa saja yang diampuni, prasyarat tax amnesty ke depan, durasi, dan dasar hukumnya.


“Jika tax amnesty ditujukan untuk aset yang disembunyikan di luar negeri, fitur-fitur dalam ketentuan tersebut cukup banyak. Ini mencakup penentuan aset apa saja yang masuk dalam ruang lingkup ketentuan, siapa yang terkualifikasi untuk berpartisipasi, besarnya pajak yang dikenakan, periode pelaporan yang masuk ketentuan, kondisi agar dapat memperoleh fasilitas tax amnesty, jaminan perlindungan atas investigasi, serta mekanisme pelaporan dan pengawasan,” paparnya kepada Investor Daily, Minggu.


Berdasarkan praktik di beberapa negara yang telah menerapkan tax amnesty atas aset di luar negeri yang tidak dilaporkan, pengampunan itu diberikan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi dan pidana, serta pengenaan tarif pajak yang lebih rendah atas pokok pajak.


Di Indonesia, lanjut dia, diperlukan revisi UU dengan cara menyisipkan pasal baru tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam UU KUP, menambah pasal baru untuk mengatur penerapan tarif pajak khusus atas pokok pajak yang diampuni dalam UU PPh, atau menyusun peraturan perundang-undangan baru untuk tax amnesty.


Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan siap menerapkan tax amnesty atau pengampunan pajak bagi masyarakat yang menyimpan dananya di luar negeri. Pihaknya sedang menyiapkan kajian terkait rencana tersebut.


“Ini terobosan yang luar biasa, tapi ini perlu kajian mendasar, karena ada yang berhasil (memberlakukan tax amnesty) dan ada yang tidak,” katanya saat memberikan penjelasan dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, beberapa waktu lalu.


Mardiasmo menjelaskan, tim kajian untuk implementasi tax amnesty ini sedang bekerja dan telah melakukan studi banding ke beberapa negara, termasuk Afrika Selatan dan Italia. Agar pelaksanaan tax amnesty bisa tepat sasaran dalam meningkatkan penerimaan pajak, lanjut dia, dibutuhkan revisi UU Ketentuan Umum Perpajakan serta dukungan kuat dari lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.


Tax amnesty ini harus sepakat seluruhnya dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi harus rembug nasional. Namun, kalau berhasil ini sesuatu yang luar biasa, sehingga (target) penerimaan bisa tercapai,” kata Mardiasmo. (berbagai sumber/en)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN