Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Apindo: Tax Amnesty Positif bagi Perekonomian Nasional

Selasa, 14 April 2015 | 11:23 WIB
Oleh Margye J Waisapy dan Abdul Aziz

JAKARTA- Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Chris Kanter mengemukakan, penerapan tax amnesty akan berdampak positif terhadap perekonomian nasional. Dengan diimplementasikannya kebijakan itu, penerimaan pajak akan melonjak, sehingga APBN dapat membiayai berbagai program pembangunan nasional yang sangat dibutuhkan rakyat.


Menyikapi tax holiday, menurut Chris Kanter yang dihubungi Investor Daily di Jakarta, Senin, tidak bisa setengah- setengah, melainkan harus menyeluruh. “Harus dilihat latar belakangnya, juga spirit yang melandasinya agar kita tidak memvonis tax holiday menyalahi rasa keadilan masyarakat. Kalau melihatnya secara komprehensif, tax holiday tidak menyalahi rasa keadilan. Justru sebaliknya, tax holiday bermanfaat bagi perekonomian nasional,” tegas dia.


Chris Kanter mengungkapkan, dalam beberapa dekade lalu, banyak sekali pnyimpangan di bidang perpajakan. Itu terjadi kareba aturan yang tidak jelas, adanya patgulipat oknum WP dengan oknum aparat pajak, dan berbagai ekonomi biaya tinggi lainnya yang membuat para WP merasa terjepit. “Jadi, mereka dipaksa oleh keadaan dan ketentuan yang ada,” ujar dia.


Karena alasan-alasan itu pula, kata Chris Kanter, banyak pengusaha yang memarkir dananya di luar negeri. “Jumlahnya luaar biasa besar. Saya lupa persisnya. Sekarang kita butuh dana yang begitu besar itu untuk membangun negeri ini. Nah, kebijakan tax amnesty berdasarkan berbagai kajian dan pengalaman negara lain, bisa memulangkan dana-dana itu,” papar dia.


Chris Kanter setuju tax holiday tidak diterapkan dalam waktu dekat agar pemerintah mempersiapkannya secara matang, sehingga kebijakan tersebut aplikabel, efektif, dan tidak menyalahi aturan. “Harus komperehensif, SOP-nya harus baik dan jelas agar efektif. Juga supaya tidak dianggap mengusik rasa keadilan masyarakat,” tandas dia,


Di pihak lain, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, penerapan tax amnesty merupakan terobosan penting. Apalagi pemerintah juga tengah menyiapkan sunset policy jilid II.


Menurut Yustinus, sebaiknya tax amnesty dibuatkan UU tersendiri yang lebih spesifik. “Dalam UU KUP paling diatur normanya saja. Lebih baik dibuat UU tersendiri. Tax amnesty memang tidak bisa diterapkan saat ini. Paling cepat baru pada 2017 karena butuh pembahasan yang komprehensif,” ucap dia.


Yustinus menambahkan, jika bisa diterapkan secara efektif, tax amnesty akan sangat membantu pemerintah membiayai berbagai pos pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan bangsa ini. Ujung-ujungnya, pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipacu. Bahkan, tax amnesty dapat memperkuat rupiah dan meningkatkan cadangan devisa sejalan dengan kembalinya dana-dana di luar negeri berupa valuta asing (valas).


Yustinus Prastowo mengemukakan, tax amnesty dapat diterapkan dengan tarif ideal 5%. Agar lebih efektif, sebaiknya tax amnesty diikuti aturan terkait lain, misalnya mewajibkan dana-dana di luar negeri yang kembali ke Tanah Air digunakan untuk membeli surat berharga negara (SBN) dalam denominasi dolar AS.


Dia menegaskan, penerapan tax amnesty harus didukung tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan ditopang kondisi politik di dalam negeri yang aman. “Afrika Selatan dulu berhasil karena trust yang tinggi terhadap Nelson Mandela,” tandas dia. (dho/gor)


Baca selanjutnya di

http://id.beritasatu.com/macroeconomics/dongkrak-penerimaan-pajak-djp-siapkan-program-tahunan/113290

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN