Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Tax Amnesty Diberlakukan 2017

Selasa, 14 April 2015 | 11:33 WIB
Oleh Margye J Waisapy dan Abdul Aziz

JAKARTA – Pemerintah memastikan pengampunan pajak (tax amnesty) diterapkan mulai 2017. Selama dua tahun ke depan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menyiapkan payung hukum tax amnesty, melakukan validasi data dan sinkronisasi aturan, serta membenahi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. Dengan demikian, tax amnesty akan betul-betul efektif mendongkrak penerimaan pajak dan tidak menyalahi rasa keadilan masyarakat.


Persiapan yang matang diperlukan agar pemerintah tidak mengulang kesalahan di masa lalu. Indonesia pernah menerapkan tax amnesty pada 1984. Namun, kebijakan itu tak efektif karena kurang direspons kalangan wajib pajak (WP) dan tidak diikuti reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh.


Kepastian tentang bakal diterapkannya tax amnesty dalam dua tahun ke depan terungkap setelah DJP Kementerian Keuangan menggelar pertemuan dengan DPR di Jakarta, Senin (13/4). “DPR sudah datang dan mereka meminta pemerintah menerapkan tax amnesty, bukan lagi sunset policy,” tutur Mekar Satria Utama di sela Ngobrol Santai Media di kantor DJP di Jakarta, kemarin.


Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro yang ditanya wartawan di Jakarta, kemarin, hanya berujar singkat, “Kita lihat nanti, kita tunggu pertemuan dengan DPR, saya belum mau berkomentar sekarang.”


Namun, dalam pertemuan dengan kalangan pemimpin redaksi (pemred) media massa di kediamannya baru-baru ini, Menkeu mengungkapkan, pemerintah sedang menyiapkan landasan hukum tax amnesty agar kebijakan itu tidak menyalahi hukum saat diberlakukan. “Kami sedang menyiapkan landasan hukumnya. Saat ini landasan hukumnya belum ada. Yang pasti, tax amnesty tidak akan diberlakukan segera,” kata dia.


Bambang Brodjo mengakui, wacana tax amnesty mencuat karena ada harapan penerimaan pajak akan meningkat jika kebijakan itu diberlakukan, antara lain akibat masuknya dana-dana yang ‘diparkir’ di luar negeri. Juga akibat kesediaan para penyeleweng pajak untuk membayar kewajibannya setelah ‘dosa-dosa’-nya diampuni.


Kalangan DPR dan pengamat pajak selama ini menyarankan pemerintah segera merealisasikan tax amnesty. Kebijakan ini diperkirakan mampu ‘memulangkan’ sekitar Rp 3.000 triliun dana-dana orang Indonesia yang ‘diparkir’ di luar negeri. Tax amnesty juga disebut-sebut berpotensi menambah penerimaan pajak hingga Rp 200 triliun, memperkuat rupiah, meningkatkan cadangan devisa, menggenjot investasi, dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Bahkan jika bisa diberlakukan tahun ini, tax amnesty mampu membantu pemenuhan target penerimaan pajak yang hingga akhir kuartal I-2015 baru terealisasi Rp 198,23 triliun atau 15,32% dari total target Rp 1.294,26 triliun.


Tax amnesty atau pengampunan kewajiban pajak adalah kesempatan yang diberikan secara terbatas kepada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar pajak dalam nilai dan waktu tertentu (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa sanksi pidana. Sedangkan sunset policy yaitu memberikan kesempatan kepada WP yang ingin memperbaiki setoran pajak tanpa dikenai sanksi dan denda. Sunset policy pernah diberlakukan pada 2008.


Sejak 2008

Direktur P2 Humas DJP Mekar Satria Utama menjelaskan, DJP secara langsung diminta anggota DPR untuk segera menerapkan tax amnesty. Kebijakan ini diyakini mampu membantu DJP mengejar dana-dana WP pribadi di luar negeri.


Dia menambahkan, sejak 2008, DJP telah berniat menerapkan tax amnesty. Namun, karena masih banyak hal yang perlu dibenahi, seperti menyangkut validasai data dan aparat penegak hukum yang terlibat, DJP akhirnya menargetkan penerapan tax amnesty pada 2017. “Jadi, dalam program lima tahunan DJP, tax amnesty memang ditargetkan terealisasi pada 2017,” ujar dia.


Menurut Mekar Satria, berdasarkan pengalaman di berbagai negara, validasi data merupakan faktor penting dalam mendukung penerapan tax amnesty. “Maka dalam dua tahun ke depan, DJP terus melakukan validasi dan sinkronisasi data, selain tentu payung hukumnya bersama DPR,” ucap Mekar, tanpa merinci apakah payung hukum tax amnesty akan berupa UU tersendiri atau hasil revisi UU yang berlaku saat ini, terutama UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). (dho/gor)


Baca selanjutnya di

http://id.beritasatu.com/macroeconomics/apindo-tax-amnesty-positif-bagi-perekonomian-nasional/113292

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN