JAKARTA – Hingga 16 September 2015, realisasi belanja barang dan modal kementerian dan lembaga (K/L) baru mencapai 32,14% dari total Rp 512,2 triliun dalam APBN-P 2015. Sementara itu, realisasi belanja pegawai dan bantuan sosial (bansos) K/L telah mencapai 68,27% dari total Rp 283,3 triliun. Serapan belanja barang dan modal K/L diharapkan meningkat drastis hingga akhir 2015 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini menembus 5%.

Ketua Tim Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran yang juga Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, dari total belanja K/L sebesar Rp 795,5 triliun, secara nasional hingga 16 September 2015 rata-rata sudah terealisasi 44,8%. “It means a lot, dalam dua minggu belanja sudah naik 7%, artinya memang pemerintah komitmen mempercepat realisasi belanja,” kata Mardiasmo, di Jakarta, Kamis (17/9).

Secara nasional, realisasi belanja 12 K/L dengan pagu terbesar (sekitar 80% total belanja K/L) yakni Kementerian Sosial 66,5% dari target Rp 22,4 triliun, Polri 68% dari target Rp 57,1 triliun, Kemendikbud 62,7% dari target Rp 53,3 triliun, Kemenkeu 61,9% dari target Rp 25,7 triliun, Kemenhan 58% dari target Rp 102,3 triliun, Kemenkes 57,9% dari target Rp 51,3 triliun, Kemenag 47,1% dari target Rp 60,3 triliun.

Selanjutnya, Kementan 41,8% dari target Rp 32,8 triliun, Kemen-PUPR 34,4% dari target Rp 118,5 triliun, Kemenristekdikti 22,9% dari target Rp 43,6 triliun, Kemenhub 18,2% dari target Rp 65 triliun, serta Kementerian ESDM 17,9% dari target Rp 15,1 triliun.

Mardiasmo juga mengatakan, hingga 16 September 2015 realisasi penerimaan negara mencapai 50% lebih dari target Rp 1.761,6 triliun dalam APBNP 2015, sedangkan belanja negara 59,8% dari target Rp 1.984,1 triliun.

Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, dari total anggaran infrastruktur Rp 290,3 triliun, realisasinya hingga 16 September 2015 telah mencapai Rp 54,9 triliun, plus transfer daerah untuk infrastruktur Rp 23,1 triliun dan pembiayaan Rp 12,2 triliun.

“Total anggaran infrastruktur yang sudah keluar dengan demikian mencapai Rp 90 triliun atau 31% dari target Rp 290,3 triliun,” ujar Menkeu.

Selain itu, anggaran kedaulatan pangan sebesar Rp 125,9 triliun juga dari pemerintah pusat sudah mencairkan Rp 56,5 triliun belum termasuk transfer daerah Rp 600 miliar. Adapun realisasi pembiayaan anggaran mencakup pembiayaan dalam negeri Rp 273,6 triliun dan pembiayaan luar negeri minus Rp 26,8 triliun. Pembiayaan dalam negeri mencakup penerbitan SBN Rp 297,7 triliun, PMN minus Rp 7,1 triliun, dana bergulir minus Rp 5,1 triliun, pusat pembiayaan perumahan minus Rp 5,1 triliun, dan perbankan dalam negeri Rp 3 triliun.

Sedangkan pembiayaan luar negeri mencakup pembayaran cicilan pokok utang LN minus Rp 64,2 triliun, penerusan pinjaman SLA minus Rp 500 miliar serta pinjaman LN Rp 10,1 triliun.

Menkeu mengatakan, hingga 31 Agustus 2015, realisasi pendapatan negara mencapai Rp 867,5 triliun atau 49,2% dari target Rp 1.761,6 triliun dalam APBNP 2015. Sementara belanja negara pada periode yang sama mencapai Rp 1.054,2 triliun atau 53,1% dari target Rp 1.984,1 triliun. Dengan demikian, defisit fiskal mencapai Rp 186,7 triliun atau setara 1,6% PDB.

Adapun belanja negara per 31 Agustus terdiri atas belanja K/L sebesar Rp 320,7 triliun (40,3% dari target Rp 795,5 triliun), belanja non K/L Rp 300,6 triliun, transfer ke daerah Rp 416,4 triliun, serta dana desa Rp 16,5 triliun.

Dia mengakui, penurunan harga komoditas minyak masih berpotensi membuat shortfall penerimaan SDA migas dan PPh migas. Namun, dia tetap mengupayakan pelebaran defisit fiskal tidak melampaui 2,23% PDB, sebagaimana kesepakatan pemerintah dan DPR.

“Ada potensi penurunan harga minyak mungkin shortfall PNBP. Kita tahu Agustus lalu harga minyak WTI menyentuh US$ 52 perbarel padahal asumsi kita di US$ 60 perbarel, tapi kami jaga penerimaan perpajakan agar defisit tidak melebihi 2,23% PDB, kami juga sudah siapkan pembiayaan multilateral dan bilateral,” kata Bambang. (bersambung)

Baca selanjutnya di

http://id.beritasatu.com/macroeconomics/penyerapan-anggaran-kementerian-pupr-rp43-triliun/127664

Editor: Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS