Sementara itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengakui, target pendapatan dan belanja negara dalam APBN 2016 masing-masing senilai Rp 1.822,5 triliun dan Rp 2.095,7 triliun sudah tidak relevan lagi dengan realisasi APBN- P 2015.

Darmin memperkirakan realisasi pendapatan (penerimaan pajak) tahun ini maksimal mencapai Rp 1.061,3 triliun setara 82% dari target Rp 1.294,3 triliun. Dalam perhitungannya, kenaikan pajak tahun depan yang wajar adalah (PDB dikali 1,05) ditambah (inflasi dikali 1,05) ditambah extra effort sekitar 3%, atau totalnya sebesar 13,5%.

“Target belanja juga perlu direvisi ke bawah,” tegas Darmin di Jakarta, akhir pekan lalu. Di pihak lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro belum memutuskan apakah target pajak 2016 akan direvisi atau tidak, termasuk yang menyangkut revisi APBN (APBN-P 2016) secara keseluruhan.

“APBN-P 2016 masih menunggu realisasi APBN-P 2015 hingga akhir tahun. Soalnya, dalam APBN-P 2016 belanjanya menggunakan basis APBN-P 2015. Sedangkan untuk penerimaan basisnya dari realisasi APBN-P 2015. Target penerimaan pajak Rp 1.360,1 triliun dalam APBN 2016 terdiri atas pajak penghasilan (PPh) nonmigas Rp 715,78 triliun (dibanding target Rp 629,84 triliun dalam APBN-P 2015) dan PPh migas Rp 41,44 triliun (dari Rp 49,53 triliun).

Lainnya adalah pajak pertambahan nilai (PPN) seb esar Rp 571,73 triliun (dari 576,47 triliun), pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp 19,40 triliun (dari Rp 26,69 triliun), serta pajak lainnya Rp 11,76 triliun dari target Rp 11,73 triliun dalam APBN-P 2015.

Baik Darmin Nasution maupun Bambang Brodjo optimistis penerimaan pajak 2016 bakal bertambah Rp 60 triliun jika tax amnesty diberlakukan tahun depan. Angka ini diperoleh dari tarif tebusan 3% dikalikan dengan dana yang masuk dari luar negeri sekitar Rp 2.000 triliun. (es/yos/gor)

Baca selanjutnya

http://id.beritasatu.com/home/indef-target-pajak-2016-sebaiknya-direvisi/135844

Sumber : Investor Daily

Editor: Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS