Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Jaga Momentum Tax Amnesty, Percepat Reformasi Perpajakan

Senin, 3 April 2017 | 14:02 WIB
Oleh Nasori dan Abdul Aziz

JAKARTA-Program amnesti pajak (tax amnesty) yang berakhir Jumat (31/3) pekan lalu harus langsung diikuti reformasi sistem perpajakan agar momentumnya tidak hilang. Untuk itu, Presiden Jokowi perlu segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) keterbukaan informasi keuangan dan perpajakan.


Di sisi lain, DPR dan pemerintah harus mempercepat revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).


Percepatan revisi UU KUP dan penerbitan perppu keterbukaan informasi keuangan dan perpajakan diperlukan agar Indonesia lebih siap menghadapi era pertukaran data secara otomatis antarnegara (Automatic Exchange of Information/AEoI) pada akhir 2017 atau awal 2018.


Perppu dan UU KUP hasil revisi juga dibutuhkan untuk menjaring lebih awal dana-dana parkir di luar negeri yang gagal ditarik dalam program amnesti pajak, termasuk dana repatriasi Rp 24,7 triliun yang belum direalisasikan.


Hal itu terungkap dalam wawancara Investor Daily dengan anggota Komisi XI DPR Muhammad Sarmuji, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, pengamat pajak dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji, dan pengamat ekonomi Faisal Basri. Mereka dihubungi secara terpisah di Jakarta, Sabtu (1/4) malam. (yos)


Baca selanjutnya di http://id.beritasatu.com/macroeconomics/reformasi-sistem-perpajakan-nasional/158444

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN