Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Misbakhun: Tiga Kementerian Perlu Optimalkan Dana Desa

Rabu, 21 Februari 2018 | 00:05 WIB
Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

JAKARTA- Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhammad Misbakhun mengusulkan, agar tiga kementerian yang terkait dengan program Dana Desa, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, dan Kementerian Dalam Negeri, menguatkan fungsi dan perannya guna optimalisasi penerapan dana desa dapat menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya.

Usulan tersebut dilontarkan Misbakhun pada diskusi "Mampukah Pemerintahan Jokowi-JK Menciptakan Lapangan Kerja" yang diselenggarakan Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), di Jakarta, Selasa, seperti dilansir Antara.

 

Dalam upaya optimalisasi ini, kata dia, komunitas desa juga harus diikutsertakan dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

"Kalau bisa diintegrasikan dengan desa, hal ini akan jadi kekuatan utama Indonesia di masa depan," ulasnya.

Misbakhun mengatakan program Dana Desa yang pada tahun anggaran 2017 sudah mencapai Rp60 triliun dapat diandalkan dalam pembangunan ekonomi domestik dan peciptaan lapangan kerja.

Program Dana Desa ini, kata dia, mampu menciptakan hingga lima juta lapangan kerja baru di tingkat desa dan kecamatan.

"Jadi program ini sudah benar, tinggal bagaimana memperhatikam isu agar regulasi, pengawasan, hingga pemeriksaan dana desa diperkuat," katanya.

Misbakhun juga melihat, program pemerintahan Presiden Joko Widodo lainnya yang diyakini dapat memperkuat penciptaan lapangan kerja adalah, Program Investasi Pemerintah (PIP) yakni, program ultramikro negara dengan pinjaman modal maksimal Rp2,5 juta.

Program PIP ini, katanya, berbarengan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang juga digalakkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Program KUR itu nasabahnya 12 juta. Artinya ada 12 juta lapangan kerja tercipta. Belum dari sisi tenaga kerja dan lembaga pembiayaannya. Lapangan kerja ini riil semua," katanya.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur II (Probolinggo dan Pasuruan) ini menegaskan, Tim Ekonomi Pemerintah, harus memiliki gagasan lebih maju serta ada keberanian untuk melibatkan swasta untuk percepatan penciptaan lapagan kerja.

"Gagasan Ini patut jadi perenungan bagi Tim Ekonomi Pemerintah, agar bagaimana di situasi normal dan cenderung membaik ini, Indonesia dapat melakukan lompatan pertumbuhan ekonomi. Jangan bekerja hanya demi menjaga stabilitas dengan kebijakan konservatif," katanya.

Misbakhun juga melihat, Presiden Joko Widodo memasuki pemerintahan dengan mewarisi pertumbuhan ekonomi nasional yang menurun. Apalagi, saat itu pemerintahan China juga masih dalam masa transisi.

Dalam kondisi tersebut, menurut Misbakhun, pemerintahan Joko Widodo membuat kebijakan mengalihkan dana subsidi BBM mejadi dana produktif untuk pembangunan infrastruktur sehingga ruang fiskal menjadi lebih longgar.
(gor)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN