Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Telekonferensi pers Kemenkop dan UKM , Selasa (23/2).Foto: Humas Kemenkop UKM

Telekonferensi pers Kemenkop dan UKM , Selasa (23/2).Foto: Humas Kemenkop UKM

2022, Pemerintah Jalankan Sensus terhadap Pelaku UMKM

Selasa, 23 Februari 2021 | 22:49 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id  - Pemerintah akan melakukan sensus untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  di tahun 2022 agar bisa memiliki satu basis data  UMKM. Selama ini Kementerian Koperasi dan UKM selalu kesulitan untuk membuat kebijakan karena belum memilki data tunggal tentang UMKM. Sebab saat ini data tentang koperasi dan UMKM tidak hanya berasal dari satu Kementerian/Lembaga.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim mengatakan pihaknya  menargetkan tahun 2022 bisa melakukan sensus  untuk usaha mikro dan kecil.  Sensus ini akan dilakukan bersama antara Badan Pusat Statistik dan Kemenkop dan UKM

“Melalui sensus itu secara tahunan  akan di update baik itu melalui survei maupun melalui pencatatan data  yang berasal dari administrasi yang tersebar di dinas-dinas koperasi dan UKM,” ucap Arif dalam telekonferensi pers, Selasa (23/2).

Ia mengatakan melalui sensus ini diharapkan akan pemerintah bisa memiliki data yang baik sehingga bisa  mempercepat  proses tranformasi informal ke formal dari para pelaku usaha mikro ini bisa lebih dipercepat. Dengan adanya satu basis data  pemerintah bisa menghasilkan kebijakan yang tepat dan berdampak baik untuk semua pelaku UMKM.

“Mudah-mudahan melalui sensus usaha mikro dan kecil, maka kita akan bisa mempunyai data yang lengkap dan juga memiliki konsep dan definisi yang bisa digunakan seluruh  K/L,” ucapnya.

Sementara itu Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan selama ini pihaknya kesulitan melakukan perencanaan, pemberdayaan, dan evaluasi untuk pengembangan UMKM.   Melalui kerja sama dengan BPS,  pihaknya bisa memiliki data pelaku umkm mulai dari biodata hingga produk  yang dijual. Hal ini akan berimplikasi baik agar Kemenkop UKM memiliki prioritas lebih konkrit dalam membuat kebijakan

“Sebaik apapun UU tidak akan menghasilkan apa apa kalau pelaksanannya tidak dikawal baik oleh UMKM termasuk oleh pemerintah pusat dan daerah,” ucap Teten.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN