Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pekerja menukar tabung gas LPG 3 kg di agen LPG kawasan Cibubur, Jakarta. Foto ilustrasi:  BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao

Pekerja menukar tabung gas LPG 3 kg di agen LPG kawasan Cibubur, Jakarta. Foto ilustrasi: BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao

DPR Minta Subsidi Energi Berbasis Penerima Manfaat Diterapkan Mulai 2022

Rabu, 15 September 2021 | 17:13 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, Investor.id - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Muhidin Mohamad Said meminta pemerintah menerapkan reformasi subsidi energi dan nonenergi, khususnya subsidi LPG 3 kg, dari semula berbasis komoditas menjadi berbasis penerima manfaat mulai 2022. Reformasi ditujukan agar subsidi yang diterima lebih tepat sasaran.

“Kami akan terus mendorong agar kebijakan subsidi energi dan nonenergi pada 2022, di antaranya LPG tabung 3 kg, subsidi listrik, dan subsidi pupuk agar lebih tepat sasaran,” ujar Muhidin dalam rapat panja Banggar di Jakarta, Rabu (15/9).

Meski begitu, ia meminta agar transformasi subsidi berbasis komunitas atau komoditas menjadi subsidi berbasis penerima manfaat dilakukan secara bertahap dan hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

Muhidin juga mendesak pemerintah terus menyempurnakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan melakukan verifikasi dan validasi secara reguler serta mendorong pembangunan sistem yang terintegrasi dengan data sasaran penerima subsidi.

“Ini sangat penting untuk memastikan subsidi diberikan kepada golongan masyarakat yang perlu dilindungi, yaitu masyarakat miskin dan rentan,” tegas dia.

Tahun depan, pemerintah masih menyiapkan anggaran subsidi sebesar Rp 207 triliun, turun 16,7% dibandingkan outlook tahun ini Rp 248,6 triliun. Anggaran itu terdiri atas subsidi enegeri Rp 134,02 triliun dan subsidi nonenergi Rp 72,93 triliun.

Anggaran digunakan untuk melanjutkan pemberian subsidi tetap solar Rp 500 per liter, subsidi LPG tabung 3 kg, dan subsidi listrik menjadi subsidi berbasis DTKS, serta mendorong energi baru terbarukan secara bertahap.

Dihubungi terpisah, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata mengatakan, hingga kini Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu masih terus membahas dengan kementerian terkait mengenai skema arah kebijakan subsidi energi, khususnya LPG 3 kg yang semula basis komoditas menjadi basis penerima.

“Sedang dibangun mekanismenya oleh beberapa kementerian, termasuk Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kemenkeu, dan Kemensos. Di Kemenkeu, koordinatornya berada di BKF,” tutur Isa kepada Investor Daily, Selasa (14/9).


 

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN