Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Isa Rachmatarwata

Isa Rachmatarwata

Belanja K/L dan Non-K/L Tahun Depan Naik Rp 5,5 Triliun, Ini Daftarnya!

Rabu, 15 September 2021 | 17:40 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, Investor.id - Panitia Kerja (Panja) DPR menyepakati kenaikan postur sementara anggaran belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2022 sebesar Rp 5,5 triliun menjadi Rp 1.943,7 triliun, dari usulan pemerintah Rp 1.938,3 triliun. Dari jumlah itu, Rp 4,4 triliun di antaranya merupakan kenaikan anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L), sisanya belanja non-K/L.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata menjelaskan, belanja K/L naik Rp 4,4 triliun menjadi Rp 945 triliun dari usulan semula Rp 940,6 triliun.Tambahan anggaran diperuntukkan bagi sejumlah K/L.

Menurut dia, anggaran Kementerian ESDM ditambah Rp 850 miliar untuk pembangunan jaringan gas. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bertambah Rp 250 miliar, dan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) meningkat Rp 750 miliar.

“Saya tidak ingat seluruh peruntukannya, namun anggaran Kemenhan akan digunakan untuk meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan,” tutur Isa kepada Investor Daily di Jakarta, Rabu (15/9).

Isa Rachmatarwata mengungkapkan, penambahan anggaran juga terjadi di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebesar Rp 150 miliar untuk penguatan ideologi dan mental Pancasila.

Sementara itu, anggaran DPR naik Rp 149,9 miliar, Arsip Nasional bertambah Rp 12,5 miliar, dan TVRI meningkat Rp 225 miliar. Kemudian anggaran Kemenkeu ditambah Rp 992,8 miliar, sedangkan anggaran Badan Pusat Statistik (BPS) bertambah Rp 1 triliun.

“Tambahan anggaran Kemenkeu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), mendukung Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan mendukung Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan lainnya. Sedangkan anggaran BPS yang naik digunakan untuk sensus penduduk long form,” papar dia.

Anggaran Non-K/L

Isa Rachmatarwata menambahkan, belanja non-K/L juga mengalami kenaikan menjadi Rp 998,8 triliun dari usulan semula Rp 997,7 triliun atau naik Rp 1,1 triliun yang diarahkan untuk tambahan belanja pendidikan.

“Tambahan Rp 1,1 triliun belanja pendidikan dialokasikan di belanja non-K/L sebagai cadangan belanja pendidikan,” tandas dia.

Isa memastikan seluruh usulan para anggota DPR akan diakomodasi dalam setiap kebijakan belanja pemerintah. “Kami pastikan apa yang kami usulkan, yaitu penyesuian tambahan belanja adalah ada dalam usulan K/L. Tambahan yang memang pada waktu itu tidak bisa kami akomodasi, jadi sekarang kami lakukan prioritas sebaik-baiknya,” kata dia.


 

 


 

 

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN