Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain Lukman Efendi dalam acara media briefing pada Jumat (22/10).

Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain Lukman Efendi dalam acara media briefing pada Jumat (22/10).

Kemenkeu Beri Keringanan Utang untuk UMKM Hingga Rp 20,48 Miliar

Jumat, 22 Oktober 2021 | 18:52 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan hingga 15 Oktober 2021 telah memberikan keringanan utang kepada 1.292  debitur kecil dan pelaku UMKM senilai Rp 20,48 miliar. Debitur dimaksud terdiri dari 113 pelaku UMKM,  226 sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) mahasiswa, 381 pasien rumah sakit, dan 572 debitur  lainnya.

“Jadi dengan pinjaman yang, sudah cukup lama di K/L (Kementerian/Lembaga) kami bisa menghasilkan Rp 20,48 miliar dari prediksi di awal yaitu Rp 1 triliun. Ternyata banyak kendala yang kita hadapi di lapangan. Tentunya ke depan, kalau ada programnya lagi akan semakin bagus,” ucap Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain Lukman Efendi dalam acara media briefing pada Jumat (22/10).

Keringanan  utang  diberikan bagi debitur yang penanganan  piutangnya  telah  diserahkan  kepada  Panitia  Urusan  Piutang  Negara  (PUPN)  paling  lambat  31  Desember 2020.  Kebijakan ini berlaku bagi debitur  perorangan atau badan hukum/badan usaha yang menjalankan  UMKM dengan pagu kredit paling banyak Rp5 miliar.

Keringanan juga diberikan bagi debitur perorangan  yang  menerima  kredit  pemilikan  rumah  sederhana/rumah  sangat  sederhana  (KPR  RS/RSS) dengan pagu kredit paling banyak Rp100 juta. Demikian juga untuk debitur perorangan atau badan hukum/badan  usaha sampai dengan sisa kewajiban sebesar Rp1 miliar. 

Program keringanan utang  akan berakhir pada Desember 2021. Saat ini  debitur  dengan  kriteria  seperti disebutkan  masih  berkesempatan  untuk  mengajukan  keringanan  utang  kepada  DJKN  melalui  unit  vertikal  DJKN  yakni  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang  (KPKNL),  terdekat.

Para debitur yang didukung barang jaminan berupa tanah atau tanah dan bangunan berhak  mendapatkan keringanan utang sebesar 35% dari sisa utang pokok. Sedangkan  debitur yang tidak didukung barang jaminan berupa tanah atau tanah dan bangunan berhak mendapatkan keringanan  utang sebesar 60% dari sisa utang pokok.

Bagi debitur yang dapat melunasi kewajiban antara  Oktober  sampai  tanggal 20 Desember 2021,  berhak mendapatkan tambahan keringanan sebesar 20% dari sisa  utang pokok setelah diberikan keringanan.

Bila dilihat berdasarkan daerah maka realisasi terbesar terdapat di Jawa dengan jumlah debitur sebanyak 918 debitur. NIlai realisasinya sebesar Rp 14,4 miliar dengan outsanding Rp 50 miliar. Kedua  wilayah Sumatera  dengan jumlah  130 debitur, realisasi Rp 2,9 miliar dengan  outstanding Rp  15 miliar. Ketiga  Sulawesi dengan jumlah debitur sebanyak  115 debitur dan realisasi sebesar Rp 1,18 miliar  dengan nilai  outstanding sebesar Rp  8,5 miliar.

Lukman mengatakan DJKN juga menerima pelunasan utang dari 232  debitur yang tidak mengikuti program keringanan utang  dengan realisasi sebesar Rp 4,88 miliar. 232 debitur tersebut tidak mendapat keringanan utang karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

“Program ini kalaupun dilanjutkan akan kita sempurnakan lagi tahun depan. Apakah akan bermanfaat bagi masyarakat kita. Kalau  bermanfaat tidak ada salahnya namun dengan pendekatan yang berbeda sehingga lebih mengena lagi,” ucapnya. (ark)

 

Editor : Frans (ftagawai@gmail.com)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN