Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Susyanto, Sekretaris Kementerian BUMN  dalam acara Beritasatu Economic Outlook 2022 hari ke-4 bertema Urgensi Mewujudkan National Data Canter, Kamis (25/11/2021). Foto: BeritasatuPhoto/Emral Firdiansyah

Susyanto, Sekretaris Kementerian BUMN dalam acara Beritasatu Economic Outlook 2022 hari ke-4 bertema Urgensi Mewujudkan National Data Canter, Kamis (25/11/2021). Foto: BeritasatuPhoto/Emral Firdiansyah

KemenBUMN: Tata Kelola Berbasis Data Bantu Mempermudah Pengawasan  

Kamis, 25 November 2021 | 16:05 WIB
Kunradus Aliandu (kunradus@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto menilai pentingnya meningkatkan tata kelola korporasi berbasis data. Sebab, hal itu akan memudahkan korporasi melakukan perencanaan dan pengawasan. “Salah satu yang penting adalah bagaimana meningkatkan tata kelola korporasi berbasis data. Saya akan membahas dari sudut tata kelola BUMN di Kementeriaan BUMN. Data BUMN sangat penting bagi kami untuk menjadi dasar pembinaan dan membuat kebijakan strategis dalam peningkatkan kinerja BUMN,” kata Susyanto dalam Economic Outlook 2022 BeritaSatu dengan tema Urgensi Mewujudkan National Data Centre, Kamis (25/11).

Menurutnya terdapat beberapa dasar hukum dalam penyampaian laporan BUMN yang merupakan basis dalam mengelola data BUMN. Dasar hukum tersebut antara lain keputusan Menteri BUMN mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) serta rencana kerja jangka panjang perusahaan (RJPP) BUMN. Dasar hukum lainnya adalah UU BUMN, UU Perseroan Terbatas (PT), Peraturan Menteri BUMN tentang penyampaian data laporan dan dokumen BUMN secara elektronik, surat edaran Menteri BUMN tentang penghentian penyampaian data dan dokumen/laporan berkala BUMN secara tercetak (berbasis kertas).

Data dan dokumen yang diperlukan menteri/RUPS sesuai konten sistem informasi Kementerian BUMN adalah, data keuangan kinerja laporan audit dan data BUMN lainnya, data sumber daya manusia BUMN, data PKBL BUMN, profil BUMN-berita-publikasi lainnya, serta data aset BUMN.

Data-data tersebut sepanjang tahun menjadi bahan evaluasi, mulai dari Februari hingga Desember. Output dari data tersebut mulai dari RKAP final, tahunan unaudited, tahunan audited, realisasi triwulan I, realisasi triwulan II, tahunan audited final, realisasi triwulan I, tahunan prognosa, hingga RKAP usulan dan revisi. “Semua data BUMN menjadi siklus data keuangan yang selalu direview oleh Kementerian BUMN,”ujarnya.

Secara realisasi, Kementerian BUMN memerlukan pelaporan konsolidasi portofolio dengan implementasi manajemen informasi sistem (MIS) yang modern. Hal tersebut dilandasi dengan tiga alasan. Pertama, aset BUMN secara kolektif merepresentasikan 55% dari GDP nasional dan dari segi pendapatan kolektif BUMN merepresentasikan hampir 15% dari total GDP Indonesia. Kedua, sebagian besar BUMN memiliki peranan strategis baik dalam menjalankan PSN (proyek strategis nasional), berada di industri strategis, maupun memiliki stakeholders karyawan dan non karyawan BUMN yang cukup besar. Ketiga, sebagian besar BUMN memiliki interkoneksi transaksi antarBUMN termasuk transaksi antarBUMN dalam satu klaster yang sama ataupun lintas klaster.

Seluruh laporan BUMN ke Kementerian BUMN dimulai dari level kluster, subsklaster, dimana berbagai paket informasi berupa RKAP, RJPP disampaikan oleh masing-masing direktur keuangan BUMN ke level Kementerian BUMN sebagai bagian dari pengawasan.

Data tersebut dari berbagai unit juga diolah menjadi bagian dari pelaporan, pengendalian bisnis, serta penyusunan akuntansi serta konsolidasinya. “Karena itu, Kementerian BUMN telah mengembangkan arsitektur manajemen informasi sistem (MIS) yang mencakup tiga fungsi MIS Kementerian BUMN, yaitu digitalisasi laporan keuangan, perencanaan, dan pengawasan,”papar dia.

Sistem tersebut diformulasikan berupa digital finansial reporting, digital planning, dan digital monitoring. Arsitektur teknologi MIS tersebut terdiri atas front end dashboard, CPM (corporate performance management) dan alat analisis data, infrastruktur, serta memperhatikan aspek keamaannya.

Khusus keamanan data tersebut perlu disusun identifikasi dan manajemen akses, pedoman keamanan, dan peraturan menteri terkait. “Inilah bagian dari sistem yang kami bangun untuk pengawasan BUMN yang berbasis digitalisasi, dalam meningkatkan tata kelola melalui MIS BUMN. Saya mengharapkan sistem manajemen informasi ini dapat terus berkembang dan bermanfaat secara optimal,”ujarnya.

 

Editor : Kunradus Aliandu (kunradu@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN