Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wakil Presiden Maruf Amin saat menerima Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO).

Wakil Presiden Maruf Amin saat menerima Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO).

Wapres: Pemerintah Dukung Pembangunan Ekonomi Wilayah Pesisir

Sabtu, 4 Desember 2021 | 14:18 WIB
Markus Junianto Sihaloho

JAKARTA, investor.id - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin menyatakan Pemerintah akan mendukung perekonomian wilayah pesisir. Komitmen ini  sejalan dengan rencana pembangunan ekosistem potensi kelautan Indonesia. 

Hal itu diungkap Wapres Maruf Amin karena dirinya baru saja menerima Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO). Berdasarkan data, ungkap Wapres, sekitar 70 persen dari kawasan kemiskinan ekstrim di Indonesia merupakan daerah pesisir pantai. Apabila potensi kelautan di daerah pesisir dapat dikelola dengan baik, besar kemungkinan angka kemiskinan ekstrem juga dapat ditekan. 

“Kita bisa jadikan satu, pengentasan kemiskinan sekaligus pemberdayaan perekonomian masyarakat pesisir,” ujar Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, dalam keterangannya, Jumat (3/12/2021).

Ketua Umum DPP ISKINDO Riza Damanik melaporkan bahwa rendahnya tingkat ekonomi di wilayah pesisir salah satunya disebabkan oleh minimnya penyerapan tenaga kerja lokal oleh pihak industri. 

Selain itu, lanjut Riza, belum adanya standar pendapatan bagi para ahli kelautan serta akses pembiayaan untuk pengembangan di bidang kelautan yang masih sangat kecil. Oleh karena itu, Riza menyampaikan tiga masukan kepada Pemerintah berdasarkan hasil Kongres Nasional III ISKINDO pada September yang lalu. 

Yang pertama, pendirian lembaga sertifikasi profesi ahli kelautan. Lembaga ini perlu didirikan mengingat saat ini, sekitar 3 ribu alumni sarjana kelautan yang lulus tiap tahunnya harus memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga asing. “Untuk memastikan sarjana-sarjana kita bisa mendapatkan sertifikasi nya dalam rangka mengelola potensi kelautan di dalam dan luar negeri,” urai Riza.

Kedua, urai Reza, perlu adanya bursa tenaga kerja untuk menghubungkan potensi sumber daya manusia di bidang kelautan dengan para user pengelola potensi kelautan.

Dan yang ketiga, lanjutnya, perlu adanya afirmasi untuk menggerakkan kredit usaha rakyat (KUR) di bidang kelautan. “Kalau sekarang, rata-rata hanya sekitar 2 persen KUR dari [sektor] kelautan. Padahal kalau kita lihat, 70% dari luas wilayah kita adalah lautan. Harusnya ini punya porsi pembiayaan yang cukup memadai,” terang Riza. 

Menanggapi itu, Wapres menyambut baik dan  menurutnya, beberapa daerah yang memiliki kawasan industri cukup besar seperti Indramayu dan Karawang, seharusnya tidak termasuk kawasan dengan kemiskinan ekstrem. Ini apabila potensi kelautannya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh penduduk lokal.

Oleh karena itu, Wapres meminta ISKINDO menyiapkan konsep ekosistem pengelolaan potensi kelautan yang nantinya akan dibahas bersama Kementerian dan Lembaga terkait. “Saya butuh [konsep] pembangunan ekosistemnya [lebih detail] seperti apa. Supaya benar-benar menjadi potensi bagi Negara kita ini. Saya yakin kalau kita bisa mengembangkannya, bisa baik untuk semua,” pungkas Wapres.

Editor : Frans (ftagawai@gmail.com)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN