JAKARTA, investor.id - Anggota DPR Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun mengatakan saat ini DPR RI sedang menggodok rancangan undang-undang (RUU) tentang Konsultan Pajak. Ia berjanji akan berdiskusi dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) untuk membicarakan masalah RUU Konsultan Pajak, karena RUU tersebut masih memerlukan perumusan ulang dalam penyusunan drafnya.

“Seberapa jauh keinginan, kekuatannya supaya ini bisa menjadi dorongan untuk kita menyelesaikan secara utuh sampai selesai. Apa kita meminta dilanjutkan atau konsep seperti apa yang kita bicarakan lagi itu,” kata Misbakhun dalam peringatan Puncak HUT IKPI di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (27/8/2022).

Misbakhun menegaskan dirinya tidak kehilangan semangat dalam memperjuangkan undang-undang ini. Karenanya, ia berharap semangat ini menular kepada anggota IKPI dan rutin membahasnya. Ia pun berharap HUT IKPI ke-57 bisa menjadi memontem melanjutkan pembahasan RUU Konsultan Pajak.

Sebab, lanjutnya, melihat IKPI merupakan aspirasi dengan penerimaan negara yang begitu besar dan tanggung jawab. Karenanya, sudah sewajarnya, profesi konsultan pajak ini di regulasi di tingkat undang-undang.

“Tidak boleh lagi Kemudian aturan profesi yang penting kemudian berserakan di banyak aturan dan hanya kadang-kadang aturan yang sifatnya instansi tertentu kemudian mengatur yang lain,” tegas Misbakhun.

Seperti diketahui, penerimaan pajak hingga akhir Juni 2022 di Indonesia sendiri telah mencapai Rp 868,3 triliun. Dengan Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas yang berkontribusi besar sebanyak 69,4 persen dari target, atau Rp 519,6 triliun.

Sementara itu, Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan mengatakan sebagai mitra Direktorat Jenderal Pajak mengakui membutuhkan payung hukum berupa Undang-Undang Konsultan Pajak. “RUU Konsultan Pajak telah masuk dalam Prolegnas di DPR sejak tahun 2015. Tetapi hingga saat ini tak kunjung disahkan,” kata Ruston Tambunan.

Oleh karena itu, kata Ruston, IKPI mendorong agar UU Konsultan Pajak menjadi perhatian Pemerintah dan DPR RI untuk memberikan payung hukum bagi Konsultan Pajak dalam menjalankan profesinya dan Wajib Pajak sebagai pengguna jasa Konsultan Pajak.

“IKPI melakukan kerja-kerja produktif, konsisten dan terus menerus untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota dan masyarakat dengan mengembangkan media digital elektronik yang kami sebut dengan nama IKPI Smart yakni layanan IKPI berbasis web kepada anggota, sehingga anggota kami tidak mengalami kendala dalam memenuhi kewajibannya serta mendapatkan layanan yang real time,” jelas Ruston Tambunan.

Selain itu, pihaknya juga edukasi kepada masyarakat. Ia juga meningkatkan media komunikasi digital berbasis web dalam bentuk forum komunikasi, layanan probono, arikel, berita. Semua itu untuk memberikan informasi kepada anggota dan masyarakat.

Termasuk dalam IKPI dalam HUT ke-57 ini. Ruston menyebut pihaknya terus berbenah dan kian bertanggung jawab sebagai asosiasi konsultan pajak moral dalam membantu pemerintah, serta menyadarkan wajib pajak untuk patuh kepada aturan yang berlaku dan saat yang bersamaan juga membantu wajib pajak untuk tidak dikenakan kewajiban perpajakan.

Saat ini IKPI sendiri diketahui merupakan asosiasi profesi konsultan pajak dengan jumlah anggota 6.175 anggota sejak 26 Agustus 2022. 

Editor: Frans (ftagawai@gmail.com)

Dapatkan info hot pilihan seputar ekonomi, keuangan, dan pasar modal dengan bergabung di channel Telegram "Official Investor.ID". Lebih praktis, cepat, dan interaktif. Caranya klik link https://t.me/+ijaEXDjGdL1lZTE1, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS