Menu
Sign in
@ Contact
Search
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI terkait Pengantar RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (10/11/2022). (Sumber: Youtube Komisi IX DPR RI)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI terkait Pengantar RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (10/11/2022). (Sumber: Youtube Komisi IX DPR RI)

Sri Mulyani: SiLPA Amunisi Hadapi Ketidakpastian Tahun Depan

Kamis, 24 November 2022 | 21:51 WIB
Triyan Pangastuti (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id – Pemerintah memastikan bakal memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebagai bantalan fiskal untuk menghadapi ketidakpastian di tahun depan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemanfaatan SiLPA juga sebagai salah satu strategi dalam melaksanakan upaya konsolidasi untuk menyehatkan kondisi keuangan negara.

"Strategi kita menghadapi kewaspadaan 2023 memang akan mengakumulasi SiLPA yang cukup signifikan. Karena, faktor pembiayaan tahun 2023 yang ada volatilitas," ujar Menkeu dalam konferensi pers APBN KiTa secara virtual, Kamis (24/11/2022).

Menurut Sri Mulyani, volatilitas yang berpotensi meningkat pada tahun depan perlu diminimalkan risikonya melalui kemampuan untuk menjaga cash buffer.

Adapun hingga Oktober 2022, ungkap Menkeu, SiLPA APBN 2022 tercatat sebesar Rp 270,4 triliun. Nilai tersebut turun dari posisi September 2022 yang sebesar Rp 490,7 triliun.

"Ini yang sedang kita lakukan sampai dengan akhir tahun. Jadi nanti kalau melihat SiLPA itu agak besar, itu memang by design. Kami mencoba mengelola risiko bagi tahun anggaran selanjutnya," lanjut dia.

Pemanfaatan SiLPA telah dilakukan pemerintah sejak pandemi Covid-19. Dana SiLPA digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran dalam program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Sejalan dengan optimalisasi SiLPA, kebutuhan pembiayaan anggaran melalui utang turut juga menurun. Ini lantaran hingga Oktober 2022, pembiayaan utang yang dilakukan pemerintah tercatat mengalami penurunan signifkan hingga 21,7%, dibandingkan Oktober 2021, dari Rp 646 triliun menjadi Rp 506 triliun.

"Pembiayaan utang mengalami penurunan sangat tajam. Ini berarti APBN semakin sehat. Sebab, kami mulai bisa melakukan konsolidasi dan menyehatkan kembali APBN," ucapdia.

Realisasi pembiayaan utang itu berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto yang tercatat telah mencapai Rp500,3 trilun, lebih rendah 25,2% dari realisasi periode yang sama di tahun lalu sebesar Rp 668,7 triliun.

Penurunan juga terjadi pada pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman. Pada Oktober 2022 nilai pembiayaan utang jenis itu tercatat sebesar Rp 5,7 triliun, atau 125,2% lebih rendah dari periode yang sama di 2021 senilai minus Rp 22,7 triliun.

"Kami berharap bahwa tren ini masih akan kami jaga supaya konsolidasi fiskal betul-betul bisa berjalan," tutur dia.

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com