Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

BKPM Percepat 15 Proyek Infrastruktur Rp100,66 Triliun

Senin, 25 Februari 2013 | 12:29 WIB
Antara (redaksi@investor.id)

JAKARTA-Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selama 2012 telah memfasilitasi percepataan pelaksanaan 15 proyek infrastruktur yang terdiri dari lima showcase project dan 10 proyek non-showcase dengan perkiraan total investasi Rp100,66 triliun.

"Kondisi dan perkembangan 15 proyek ini masih terus berlangsung dan kondisi serta kendalanya beragam," kata Direktur Perencanaan Infrastruktur Penanaman Modal BKPM Fritz Silalahi di Jakarta, Senin (25/2) dikutip dari Antara.

Ia mengatakan, kondisi terakhir kelima belas proyek tersebut tidak bisa digeneralisir secara umum karena kondisi dan perkembangannya memang berbeda satu sama lain.

Ia mencontohkan, proyek jalan tol menghadapi kendala utama pembebasan lahan, di sisi lain ada proyek unik yang asetnya dimiliki kabupaten, bangunannya dimiliki provinsi tetapi penanggung jawab proyeknya adalah kementerian.

"Kalau kasusnya seperti ini tentu kita telusuri dulu dengan baik, apakah ada pengalihan aset atau lainnya. Pada intinya 15 proyek ini kondisinya beragam, progressnya kita selesaikan semua problemnya," katanya.

Tercatat dari 15 proyek infrastruktur itu, sebanyak lima proyek infrastruktur menggunakan skema Kerja sama Pemerintah dan Swasta (KPS).

Lima proyek berskema KPS dalam showcase project yang telah difasilitas adalah proyek PLTU 2 x 1.000 MW Jawa Tengah, proyek Terminal Cruise Tanah Ampo, proyek Rel Kereta Api Bandara Soetta-Manggarai, proyek Jalan Tol Medan-Kualanamu, dan Proyek Air Minum Umbulan, dengan perkiraan seluruh nilai investasi sebesar Rp54,52 triliun.

"Mengingat KPS merupakan skema modalitas yang baru dikembangkan di Indonesia dimana para pemangku kepentingan masih belum banyak mengetahui mekanisme pelaksanaan skema KPS sebagai instrumen pembiayaan pembangunan infrastruktur serta masih banyak kendala, maka peran kami sebagai "front office" dan "clrearing house agent" masih tetap diperlukan," katanya.

Pihaknya menyatakan telah melaksanakan "roadshow" di luar maupun di dalam negeri.(*/hrb)

Editor : herry barus (herrybarus@yahoo.com.au)

BAGIKAN