Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hosein, dan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djajadi menekan tombol saat acara seremoni Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2021 di Jakarta, Senin (4/1/2021). Foto: Beritasatu Photo/Uthan AR

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hosein, dan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djajadi menekan tombol saat acara seremoni Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2021 di Jakarta, Senin (4/1/2021). Foto: Beritasatu Photo/Uthan AR

Airlangga: Vaksinasi terhadap Presiden Bawa IHSG Tumbuh Tertinggi di Asean.

Kamis, 14 Januari 2021 | 13:30 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja dan vaksinasi terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (13/1) turut mempengaruhi kondisi Indeks Harga Saham Gabungan(IHSG).

Menurut Airlangga, level IHSG yang berhasil ditutup menguat 0,62% di posisi 6.435,21 pada perdagangan Rabu (13/1), tertinggi dibandingkan negara-negara tetangga. Ini juga membawa pertumbuhan IHSG mencapai 7,63% secara year to date atau tertinggi di Asean.

"Ini tertinggi di Asean, di atas Vietnam yang 7,44% (ytd), dan Thailand 7,34% (ytd)," ucap Airlangga dalam pertemuan Koordinasi Tahunan dalam Rangka Arahan Presiden Mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) pada Kamis (14/1).

Airlangga mengatakan, melalui UU Cita Kerja pemerintah melakukan reformasi struktural dengan tujuan memperbaiki investasi, penciptaan lapangan kerja serta perizinan usaha. Aparat pemerintah dan pelaku usaha menggunakan sistem berbasis data.

“UU Cipta Kerja juga mendorong pelaku usaha, terutama UMK, untuk berbadan hukum, dengan mendirikan PT Perorangan untuk UMK, sehingga memiliki aspek legal yang kuat, masuk ke sektor formal, dan menerapkan praktik bisnis yang sehat,” pungkas Airlangga.

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN