Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkeu Sri Mulyani. Foto: IST

Menkeu Sri Mulyani. Foto: IST

Anggaran PEN 2021 Naik Lagi Menjadi Hampir Rp 700 T

Selasa, 23 Februari 2021 | 16:06 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, Investor.id - Kementerian Keuangan kembali menaikkan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun ini menjadi Rp 699,43 triliun. Anggaran ini naik 0,6%  dibandingkan pagu tahun 2020 yang sebesar Rp 695,2 triliun dan naik 20,63% dari realisasi anggaran PEN tahun lalu sebesar Rp 579,8 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa kenaikan anggaran PEN hingga 21% merupakan langkah untuk mendorong efektivitas pemulihan ekonomi nasional, diharapkan berbagai pencairan program PEN terakselerasi di kuartal I.

“Sebagai daya dorong efektivitas untuk pemulihan, terutama front loading di kuartal I yakni bulan Januari, Februari, dan diharapkan kontinu sampai Maret,” tuturnya dalam konferensi pers APBN KiTA, edisi Januari, Selasa (23/2).

Ia mengatakan bahwa desain dari PEN tahun ini mengalami modifikasi, yakni anggaran untuk program kesehatan melonjak tinggi mencapai Rp 176,3 triliun, naik signifikan dari realisasi tahun lalu yang hanya Rp 63,5 triliun. Menurutnya, kenaikan anggaran ini karena kebutuhan belanja di sektor kesehatan juga meningkat.

Dengan rincian: diagnostik untuk testing dan tracing sebesar Rp  9,91 triliun, therapeutic yang antara lain biaya perawatan sebesar Rp 61,94 triliun, program vaksinasi sebesar Rp 58,18 triliun, insentif pajak kesehatan mencapai Rp 18,61 triliun dan penanganan lainnya mencapai Rp 27,67 triliun.

“Anggaran kesehatan melonjak tinggi sebab tim kesehatan pusat-daerah dan antar-Kementerian miliki program 3T: tracing, tracking dan treatment, serta vaksinasi yang membutuhkan biaya luar biasa besar pada 2021. Kelihatan untuk bidang kesehatan melonjak kebutuhannya dari tahun lalu Rp 63,5 triliun, tahun ini mencapai Rp 176,3  triliun,” tuturnya.

Sedangkan anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp 157,4 triliun, atau turun dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 220,39 triliun. Anggaran perlindungan sosial itu termasuk untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 28,71 triliun, Kartu Sembako Rp 45,12 triliun, bantuan sosial tunai mencapai Rp 12 triliun, kartu prakerja dengan anggaran Rp 20 triliun,  BLT Dana Desa dengan anggaran Rp 14,4 triliun dan  perlindungan sosial mencapai Rp 37,18 triliun.

“Anggaran Perlindungan sosial tetap untuk pertahankan masyarakat 40% terbawah. Namun tambahan belanja sosial yang extraordinary sudah mulai di-faceout dan 2021 fokus pemulihan UMKM dan korporasi, insentif usaha tetap dipertahankan dan diperpanjang sampai Juli untuk akselerasi ekonomi,” tuturnya.

Lebih lanjut, pemerintah juga  menyiapkan Rp 186,81 triliun untuk dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi anggaran untuk dukungan kepada UMKM akan dijaga.  Anggaran ini meningkat dibandingkan realisasi  tahun lalu Rp 173,17 triliun.

Program ini mencakup subsidi bunga UMKM sebesar Rp 31,95 triliun, BPUM sebesar Rp 17,34 triliun, subsidi IJP sebesar Rp 8,51 triliun, PMN BUMN, LPEI, dan LPI mencapai Rp 58,76 triliun, penempatan dana Rp 66,99 triliun dan dukungan lainnya Rp 3,27 triliun.

“Dukungan dunia usaha mengalami kenaikan 5 persen dibandingkan dengan 2020 untuk mendukung jumpstart ekonomi,” tuturnya.

Menkeu menjelaskan anggaran program prioritas dianggarkan Rp 125,1 triliun, meningkat dibandingkan tahun lalu hanya Rp 66,59 triliun. Peningkatan anggaran ini sejalan dengan tantangan dan fokus pemulihan yang menunjukkan adanya pergeseran.

Anggaran ini akan mencakup padat karya KL sebesar Rp 27,33 triliun, ketahanan pangan Rp 47,1 triliun, kawasan industri Rp 11,22 triliun, pinjaman daerah Rp 10 triliun, ICT sebesar Rp 16,55 triliun, kemudian sektor pariwisata Rp 8,66 triliun dan pos untuk prioritas lainnya sebesar Rp 4,11 triliun.

“Program prioritas melonjak Rp 125 triliun. Jadi, temen-temen media, terlihat kita menggeser desain PEN, sebab tantangan dan fokus pemulihan gambarkan pergerakan tanpa kurangi proteksi kita ke masyarakat. Komponen padat karya Rp 27 triliun  untuk ketahanan pangan dan insentif usaha perpajakan akan dijaga hingga pertengahan tahun ini,” tuturnya.

Terakhir anggaran untuk insentif usaha dalam PEN dianggarkan Rp 53,9 triliun. Anggaran ini diperuntukkan PPh 21 DTP sebesar Rp 5,78 triliun, pembebasan PPh 22 impor sebesar Rp 13,08 triliun, pengurangan angsuran PPh 25 mencapai Rp 19,71 triliun, PPnBM DTP kendaraan bermotor sebesar Rp 2,99 triliun dan insentif lainnya sebesar Rp 12,3 triliun.

Menurut Sri Mulyani, saat ini banyak dunia usaha masyarakat, baik di pusat maupun daerah, hanya mengandalkan APBN sebagai motor penggerak ekonomi. Ia pun berharap dengan adanya PEN, perekonomian bisa kembali pulih.

“Ini lah yang kita terus fokuskan untuk melihat bagaimana APBN bekerja luar biasa extraordinary dan luar biasa untuk kembalikan rakyat dan ekonomi pulih dari Covid. PEN akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal I dengan percepatan realisasi program bansos yang sejak Januari sudah terealisasi Rp 16,59 triliun,” tuturnya. 

Editor : Totok Subagyo (totok_hs@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN