Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden Joko Widodo bersama Wapres Jusuf Kalla di Halim Perdanakusuma, Kamis malam (27/6/2019) sebelum bertolak ke Osaka, Jepang, untuk menghadiri KTT G-20,. Foto:  Kesekretariatan Presiden

Presiden Joko Widodo bersama Wapres Jusuf Kalla di Halim Perdanakusuma, Kamis malam (27/6/2019) sebelum bertolak ke Osaka, Jepang, untuk menghadiri KTT G-20,. Foto: Kesekretariatan Presiden

APBN 2020 Harus Berkeadilan

Hari Gunarto, Rabu, 14 Agustus 2019 | 13:31 WIB

JAKARTA – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2020 pada Jumat (16/8) harus berkeadilan. Artinya, belanja negara harus mampu menjangkau masyarakat sebanyak mungkin, khususnya golongan menengah ke bawah.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menyatakan, selama ini pemerintah membuat formulasi APBN yang menekankan kemandirian dan sehat. Mandiri artinya mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar negeri. Sedangkan APBN sehat bermakna menekan defisit anggaran seminimal mungkin.

“Postur APBN yang diutamakan mestinya bukan kemandirian, bukan sehat, tapi yang berkeadilan. Artinya, pemerintah punya uang banyak agar bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, untuk belanja infrastruktur, belanja sosial, dan belanja produktif lainnya,” kata Piter kepada Investor Daily.

Dengan struktur APBN yang demikian, kata Piter, hal itu sekaligus memenuhi harapan banyak pihak agar APBN atau kebijakan fiskal menjadi lebih ekspansif. Untuk itu, pemerintah mesti menggenjot belanja negara, yang diimbangi dengan penerimaan.

Piter menegaskan, pemerintah jangan takut defisit APBN melebar sepanjang tidak melebihi 3% dari produk domestik bruto (PDB). “Defisit tidak masalah melebar, yang penting kurang dari 3% PDB sesuai ketentuan Undang-Undang. Yang harus digarisbawahi, pemanfaatan anggaran harus efektif dan fokus,” kata Piter.

Dia mencontohkan alokasi anggaran yang kurang efektif, yakni 20% anggaran untuk pendidikan. Untuk memenuhi kuota 20%, akhirnya anggaran bukan hanya jatuh ke Kemendikbud yang bertanggung jawab terhadap masalah pendidikan, tapi disebar ke semua kementerian dan lembaga yang ada unsur pendidikannya. Akibatnya, peruntukan anggaran itu menjadi tidak fokus, tidak jelas, dan cenderung dicari-cari.

“Sejak konstitusi menetapkan 20% anggaran untuk pendidikan beberapa tahun lalu, kenyataannya justru biaya pendidikan terus meningkat. Masyarakat semakin terbebani biaya pendidikan. Kualitas pendidikan pun tidak membaik. Itu merupakan contoh nyata kebijakan anggaran yang tidak efektif,” kata Piter.

Dalam konteks itulah, Piter menekankan agar belanja APBN 2020 fokus pada pos-pos pengeluaran atau sektor-sektor yang lebih memiliki daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelas bawah.***

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN