Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Atasi Ketimpangan, Bappenas-KSI Luncurkan IDF

Gora Kunjana, Selasa, 23 Mei 2017 | 17:42 WIB

JAKARTA- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama Pemerintah Australia melalui kegiatan Knowledge Sector Initiative (KSI) meluncurkan Indonesia Development Forum (IDF) untuk mengatasi masalah ketimpangan di Indonesia.

IDF adalah sebuah forum berskala internasional yang mengundang seluruh pemangku kepentingan, baik lokal maupun internasional, untuk membahas dan mencari solusi ketimpangan pendapatan dan wilayah di Indonesia.

"Indonesia Development Forum juga merupakan suatu wadah untuk mendiskusikan berbagai terobosan yang telah dilakukan oleh Bappenas dan berbagai pihak dalam mengatasi permasalahan ketimpangan," kata Kepala Bappenas Bambang Brodojonegoro di Jakarta, Selasa.

IDF akan diselenggarakan untuk pertama kalinya pada 9-10 Agustus 2017 di Jakarta. Tema besar IDF tahun ini adalah "Fighting Inequality for Better Growth" sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, pada akhir Januari 2017.

IDF memiliki lima tujuan utama yaitu mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan, mempromosikan kohesi sosial dan pertumbuhan inklusif, menghasilkan platform kolaborasi antara para pemangku kepentingan, menjadi arena pertukaran gagasan dan pengalaman untuk keberhasilan program pembangunan, dan mendorong pelibatan publik dalam wacana kebijakan. IDF menghadirkan pembicara dari berbagai latar belakang keahlian baik dari dalam maupun luar negeri.

"Kami mengundang semua aktor pembangunan terbaik Indonesia, baik peneliti, birokrat, aktivis, budayawan, inovator, juga pengusaha untuk berpartisipasi aktif dalam dialog yang sangat penting ini," ujar Bambang.

Penurunan ketimpangan memang menjadi salah satu prioritas pembangunan yang terus mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam dua tahun terakhir. Setelah krisis ekonomi, ketimpangan ekonomi yang ditunjukkan melalui rasio gini terus meningkat. Bahkan sampai 2013, rasio gini mencapai nilai tertinggi dalam sejarah Indonesia yaitu 0,41.

Melalui berbagai program yang terus menyasar dan memihak kepada masyarakat tingkat ekonomi menengah ke bawah, dalam dua tahun terakhir terlihat bahwa rasio gini mulai mengalami penurunan yaitu mencapai 0,394 pada 2016 lalu.

Bambang mengatakan meski penurunannya relati kecil, namun terlihat adanya harapan, bahwa telah terjadi perbaikan tingkat konsumsi yang cukup stabil pada masyarakat kelompok ekonomi menengah.

"Meskipun demikian, pekerjaan rumah untuk menurunkan rasio gini masih cukup banyak karena meskipun tingkat konsumsi masyarakat ekonomi 40% terbawah tidak mengalami penurunan, pertumbuhan konsumsi masyarakat ekonomi 40% terbawah perlu terus ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan," ujar Bambang. (ant/gor )
 

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA