Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
BPJS Kesehatan. Foto: bpjs-kesehatan.go.id

BPJS Kesehatan. Foto: bpjs-kesehatan.go.id

Banggar Dorong Pemerintah Alokasikan TKDD untuk BPJS

Arnoldus Kristianus, Rabu, 11 September 2019 | 19:57 WIB

JAKARTA, investor.id - Melihat tingginya jumlah defisit dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan DPR mengusulkan agar Pemerintah mengalokasikan dana transfer daerah dipotong 1% untuk menutup defisit.

“Bisa tidak daerah punya tanggung jawab untuk sektor kesehatan ini. Saya usulkan dana transfer daerah dipotong 1% untuk bpjs. sehingga daerah punya sumbangsih untuk menyelesaikan permasalahan ini,” ucap Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah saat rapat kerja di DPR pada Rabu (11/9).

Diharapkan dengan adanya peran daerah ini ketika terjadi defisit BPJS tidak menganggu alokasi anggaran pemerintah pusat. Alokasi dana 1% dari dana transfer daerah ini akan ikut mendorong partisipasi pemerintah daerah.

“Sehingga daerah ikut berkepentingan terhadap data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan,” ucap Said.

Adapun postur sementara APBN 2020,jumlah Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 856,9 triliun. Dari total tersebut, sebanyak Rp 784,95 triliun di antaranya ditujukan untuk transfer ke daerah, sedangkan RP 72 triliun untuk dana desa. Anggaran TKDD tahun 2020 tumbuh 5,2 % dibanding dengan outlook APBN 2019, yakni RP 814,4 triliun.

Dalam kesempatan yang sama Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan sebenarnya daerah juga ikut berperan dalam penanganan masalah BPJS. Alokasi dana dari APBD juga sudah dimasukan dalam Jaminan Kesehatan Daerah.

"Sebenarnya sudah ada jalur untuk BPJS. Jadi saya rasa tanpa kita menyebutkan TKDD daerah kan tetap ada keterlibatannya," tutur Astera.

Ia mengatakan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah untuk tahun 2019 ada 35 juta peserta dan anggarannya ada sekitar Rp 9,6 T. Kemudian tahun 2020 menjadi Rp 17,6 triliun. Itu diambil dari APBD langsung. "Sebenarnya ada porsi daerah untuk menyelesaikan ini," kata Astera.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN