Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Bambang Brodjonegoro

Bambang Brodjonegoro

Bappenas: Belanja Pemerintah Belum Efektif Dongkrak Perekonomian

Arnoldus Kristianus, Rabu, 14 Agustus 2019 | 16:04 WIB

JAKARTA, investor.id – Alokasi belanja pemerintah pusat dalam anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN) hingga saat ini dinilai belum efektif untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini dikarenakan alokasi anggaran belum seluruhnya tepat sasaran.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, belanja negara yang berkualitas semestinya memberikan dampak berganda, yakni tidak hanya mampu mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Ruang fiskal pemerintah tidak banyak, dengan anggaran terbatas tentunya kami juga berharap belanja negara tidak hanya untuk menjalanlan operasional pemerintah. Belanja juga berperan sebagai pendorong perekonomian,” kata Bambang dalam seminar nasional bertema Kualitas Belanja Negara dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Mengurangi Ketimpangan di Kantor Bappenas, Jakarta, awal pekan ini.

Ia mengatakan, kondisi belanja yang terjadi saat ini yaitu ada belanja mengikat, belanja rutin yang tidak dapat ditinggalkan apakah belanja pegawai, transfer daerah, pembayaran bunga utang, atau kewajiban 20% pendidikan, 5% kesehatan dan subsidi yang mau tidak mau masih tetap ada dalam berbagai bentuk dan komoditas.

Sebagai informasi, saat ini jumlah belanja pemerintah pusat dalam APBN hampir mencapai sekitar Rp 2.500 triliun. Namun, besaran ini belum efektif dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Menurut dia, pengalokasian anggaran baik belanja barang maupun belanja modal belum memberikan dampak maksimal. Untuk memberikan dampak maksimal berarti proyek yang disasar harus jelas pengaruh utamanya dan yang paling penting tidak terjebak dalam belanja rutin.

“Peningkatan belanja kementerian/lembaga (K/L) terjebak dalam belanja rutin, ini pasti tidak akan memberikan dampak ekonomi yang besar. Tetapi kalau peningkatannya lebih ke belanja modal dan belanja produktif, di sinilah dampak maksimalnya bisa tercapai,” ucap Bambang.

Meski secara besaran jumlah alokasi belanja pemerintah meningkat setiap tahun, namun keperluan di luar dari belanja mengikat masih cukup luas. Oleh karena itu, dirinya menginginkan agar kementerian dan lembaga mampu pergunakan anggaran yang terbatas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

“Untuk belanja modal banyak kementerian dan lembaga yang belanjanya tidak selesai tepat waktu sehingga dampak ekonomi baru terasa belakangan. Kalau untuk belanja barang yang diserahkan ke pihak lain sehingga masih kurang tepat sasaran,” ujar dia.

 

Tingkatkan Efektivitas

Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Bambang Prijambodo mengatakan, untuk mengoptimalkan pembangunan maka efektivitas dari APBN harus ditingkatkan. Jika dibandingkan dari 2004 maka belanja negara lewat APBN sudah meningkat lima kali lipat. Dari Rp 400 triliun kini mencapai sekitar lebih dari Rp 2.000 triliun, namun efektivitasnya masih perlu dibenahi dan ditingkatkan.

“Banyak pertanyaan APBN sudah meningkat? Seingat saya sejak 2004 meningkat 5 kali lipat tapi efektivitasnya masih harus ditingkatkan,” ucap  Bambang.

Kenaikan APBN yang telah terjadi pada setiap tahun belum cukup mampu mendongkrak pertumbuhan perekonomian di Indonesia serta memperbaiki berbagai kualitas sektor pendorong lainnya. “Terutama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi maupun kualitas penurunan kemiskinan dan juga di dalam mengurangi ketimpangan,” tutur Bambang.

Ia melanjutkan, besaran APBN merupakan salah satu pekerjaan rumah yang harus diprioritaskan oleh pemerintah sebab banyak harapan yang terdapat di dalam belanja APBN tersebut untuk menyelesaikan beragam permasalahan.

"Fungsi fiskal sangat beragam, cukup banyak beban yang dipikul fungsi fiskal, baik sebagai stimulus, pemerataan, dan mengurangi kesenjangan,” ucap Bambang.

Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter Kementerian Bappenas Boediastoeti Ontowirjo mengatakan,  data pada 2011 hingga 2018 menunjukkan pengeluaran belanja negara yang dilakukan pemerintah sudah naik tapi belum cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

"Apakah metode dan rancangan sudah refleksikan apa yang diharapkan sebagai belanja kualitas? Peningkatan belanja kementerian lembaga belum meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara optimal,” ujar Asti.

Ia mengatakan dari kajian yang dilakukan seharusnya setiap peningkatan anggaran belanja K/L sebesar 1% akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,06%. Di sisi lain, pada 2017 hingga 2018 memang terjadi peningkatan anggaran belanja pemerintah pusat sebesar 11%, tetapi realisasi porsi pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 0,24%. "Secara potensi, 2017 sampai 2018 (perekonomian) kita bisa tumbuh 0,66%. Tapi faktanya tumbuh 0,24%,” ucap Asti.

Potensi tersebut sebenarnya bisa dimaksimalkan dengan beberapa upaya perbaikan seperti pendalaman instrumen belanja yang produktif, perbaikan akuntabilitas, dan transparansi dalam tata kelola belanja negara. "Harus ada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah ya tentunya,” ujar Asti.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA