Berbagai Terobosan Perlu Dilakukan untuk Memulihan Ekonomi

JAKARTA, investor.id -  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penjaminan kedit modal kerja merupakan bagian program pemuliahn ekonomi nasional (PEN), selain penempatan dana ke perbankan, penyertaan modal negara, investasi pemerintah, serta dukungan belanja negara.

“Pelaksanaan kelima modalitas program PEN terus diakselarasi agar dapat segera dirasakan manfaatnya oleh dunia usaha,” ucap dia, dalam jumpa pers virtual bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso di Jakarta, Rabu (29/7).

Mereka menggelar jumpa pers usai acara Pendatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Nota Kesepahaman (MoU) untuk Program Penjaminan Pemerintah kepada Korporasi Padat Karya dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional. Perjanjian dan MoU tersebut ditandatangani Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman, Ketua Dewan Direktur/Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Daniel James Rompas, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia/ PT PII (Persero) Muhammad Wahid Sutopo, serta para petinggi 15 bank penyalur kredit modal kerja.

Acara itu juga dihadiri Menteri BUMN, Erick Thohir, para pejabat Kemenko Kemaritiman dan Investasi, serta kalangan bankir. LPEIdan PII, lembaga dan BUMN di bawah Kemenkeu, ditunjuk sebagai special mission vehicle (SMV) bagi penjaminan kredit modal kerja yang disalurkan 15 bank tersebut.   

Dia menambahkan, di antara program PEN ada yang sudah dijalankan, yaitu jaminan UMKM melalui PT Jamkrindo (Persero) dan PT Askrindo (Persero). Kecuali itu, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/PT SMI telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan berbagai Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Belanja Pemerintah

Airlangga Hartarto menjelaskan, agar Indonesia terhindar dari resesi, pemerintah harus menempuh berbagai terobosan guna mendorong pemulihan ekonomi nasional pada kuartal III dan IV-2020, dengan mendorong belanja pemerintah secara besar-besaran.

Dia berharap belanja pemerintah bakal mendorong permintaan dalam negeri, sehingga dunia usaha tergerak untuk berinvestasi.

“Belanja pemerintah didorong sebagai salah satu penggerak dan pengungkit perekonomian agar di pada semester II-2020, kita bisa memperbaiki pertumbuhan ekonomi dari minus menjadi nol atau positif,” papar dia.

Menko Perekonomian menegaskan, Komite Penanganan Covid-19 dan PEN dibentuk untuk mengintegrasikan kebijakan kesehatan dan ekonomi.

Alhasil, penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi dapat berjalan beriringan dan terintegrasi dalam satu kelembagaan. (ns/az)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Berita Terkait

Pemerintah Perpanjang PPKM hingga 8 Februari 2021

Pembatasan Kegiatan Diperpanjang hingga 8 Februari

Akumulasi Pembiayaan SBSN untuk Infrastruktur K/L Capai Rp 145,8 Triliun

DPD Minta Kemenkeu Perpanjang Tenor Penempatan Dana di BPD