Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

BKPM: Paket Kebijakan Ekonomi Butuh Waktu

Oleh Yosi Winosa, Selasa, 31 Mei 2016 | 13:01 WIB

Sementara itu, Direktur Deregulasi Penanaman Modal BKPM Yuliot membantah anggapan bahwa paket kebijakan ekonomi tidak efektif menggenjot investasi. Realisasi investasi bukannya rendah, namun prosesnya membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun.


“Tahun kedua biasanya baru masuk tahap kelengkapan perizinan. Pada tahun ketiga baru mulai berjalan,” tutur dia.


Realisasi investasi tahun lalu, kata dia, sudah meningkat 17%. BKPM menargetkan kenaikan 20% tahun ini. Realisasi investasi kuartal I-2016 juga telah naik cukup signifikan sekitar 17,6%. “Pada 2017 hingga 2019, target realisasi investasi diharapkan melonjak hingga Rp 3.518 triliun,” tandas dia.


Menurut Deputi Kemenko Perekonomian Eddy Putra Irawady, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2016 melambat dari kuartal sebelumnya karena perekonomian global juga melambat. Jika tidak ada paket kebijakan ekonomi, perlambatan ekonomi nasional akan semakin parah.


“Bila tidak ada bamper paket kebijakan, perekonomian Indonesia bisa terjerumus lebih dalam,” tegas dia.


Eddy menambahkan, ke depan, paket kebijakan bakal mengerucut pada peningkatan daya saing industri dan daya beli masyarakat, selain kepastian, kenyamanan, dan kemudahan berusaha.


Dalam waktu dekat, kata Eddy Putra, pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) untuk menyatukan enam undang-undang (UU), yakni UU Pelayanan Publik, UU Administrasi Pemerintahan, UU Aparatur Negara, UU Pemda, UU Persaingan Usaha, dan UU Penanaman Modal.


Eddy mengungkapkan, pemerintah tengah menyiapkan standardisasi persyaratan peserta kredit perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta peta jalan industri perdagangan secara elektronik (e-commerce). Dua kebijakan tersebut bakal diluncurkan pekan ini dalam Paket Kebijakan Ekonomi XIII.


“Saat ini kan standar harga kredit rumah bersubsidi lewat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) belum ada,” kata dia. (mam/ths/az)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA