Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Dana Idle Pemda Bisa Bantu Pertumbuhan

Gora Kunjana, Kamis, 4 Agustus 2016 | 17:02 WIB

JAKARTA- Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan penyerapan dana milik pemerintah daerah yang masih mengendap (idle) di bank umum bisa membantu kinerja pertumbuhan ekonomi.


"Kalau ingin mengejar pertumbuhan ekonomi, dana itu jangan mengendap di BPD, tapi dikeluarkan dengan tertib dan taat asas," kata Agus seusai mengikuti rapat koordinasi nasional Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta, Kamis.

Agus –seperti dilansir Antara-- mengatakan akan lebih baik bagi pemerintah daerah untuk bisa merealisasikan anggaran dengan tepat waktu, terutama bagi program prioritas yang bermanfaat untuk menyejahterakan masyarakat dan membangun sarana infrastruktur.

Menurut dia, penyerapan belanja APBD dengan maksimal yang bersinergi dengan dana repatriasi modal maupun deklarasi aset dari program amnesti pajak bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi mulai 2017.

Namun, Agus mengingatkan kalau modal tersebut tidak masuk ke sektor-sektor produktif maka dana tersebut akan menjadi beban dan kontraproduktif bagi perekonomian nasional, seperti dana idle di pemerintah daerah.

"Pertumbuhan ekonomi dalam banyak hal bisa memanfaatkan dana repatriasi tax amnesty. Itu dengan catatan kalau tax amnesty sukses dan dana bisa dialirkan ke sektor riil produktif. Kami lihat persiapan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah cukup baik," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam pidato sambutan rapat koordinasi nasional Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mengatakan masih ada pemerintah daerah yang menahan pencairan dananya hingga Juni 2016 mencapai Rp214 triliun.

Padahal, dana yang merupakan bagian dari transfer ke daerah tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur fisik maupun sosial di provinsi kabupaten maupun kota.

Provinsi yang masih menahan pencairan dana tersebut adalah DKI Jakarta Rp13,9 triliun, Jawa Barat Rp8,03 triliun, Jawa Timur RP3,9 triliun, Riau Rp2,86 triliun, Papua Rp2,59 triliun, Jawa Tengah Rp2,46 triliun, Kalimantan Timur Rp1,57 triliun dan Banten Rp1,52 triliun.

Sedangkan pemerintah kabupaten yang memiliki dana "idle" adalah Bogor Rp1,9 triliun, Badung Rp1,6 triliun, Bandung Rp1,6 triliun, Bekasi Rp1,5 triliun, Tanah Laut Rp 1,39 triliun, Kediri Rp1,39 triliun, Berau Rp1,37 triliun, Mimika Rp1,37 triliun dan Nias Rp1,31 triliun. (gor)

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA